LEBAK – Dinilai banyak kendala saat melakukan administrasi pelayanan Kesehatan, sejumlah kepala Desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menyuarakan keluhannya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Lebak Komisi III , Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Dinas Sosial Kabupaten Lebak, BPJS Kabupaten Lebak dan Dirut RS Adjidarmo Kabupaten Lebak di aula kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak pada Kamis (2/2/2023).

Dalam acara Rapat Dengar Pendapat bersama tersebut, PAPDESI menyampaikan tuntutannya kepada semua Dinas terkait agar mencarikan solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang sering di alami dan sekaligus meminta agar menyederhanakan administrasi atau persyaratan ketika menempuh pelayanan kesehatan khususnya bagi warga yang tidak tercover oleh BPJS.

“Terimakasih kepada komisi III yang sudah memfasilitasi kami (Papdesi,-red) untuk mencari solusi yang sering kami hadapi di masyarakat khususnya BTT bagi warga yang tidak tercover di BPJS,” kata Daud Rizal Ketua Papdesi Lebak kepada wartawan usai melaksanakan RDP.

Selanjutnya Papdesi juga meminta agar persyaratannya yang ditempuh di sederhanakan seperti tidak usah memakai materai dibuat sesimpel mungkin.

“Allhamdulillah tadi Kadis Dinsos menjawab agar cukup dilaporkan via Pdf saja tanpa harus ribet,” jelasnya.

Lebih lanjut, PAPDESI Lebak berharap kepada semua pihak dapat bekerjasama dalam peningkatan kesehatan di Kabupaten Lebak. Sehingga tidak ada satupun warga yang mengeluh karena pelayanan kesehatan khususnya warga tidak mampu di Pelosok Desa di Kabupaten Lebak.

” Jadi jangan sampai ada warga kita yang terlantar, apalagi tidak dilayani dengan sungguh sungguh. Kita harus bekerja bahu membahu terutama di bidang kesehatan, kalau bisa ditingkatkan lagi seperti BPJS. Karena masih banyak warga desa kita yang tidak mampu yang tidak di cover oleh BPJS. Jangan sampai gara gara administrasi kita itu dzolim terhadap masyarakat dan melakukan pembiaran,” tukasnya.

” Kita harus terus melakukan evaluasi perbaikan data, membuka diri, jadi tidak boleh merasa benar sendiri. Kita harus bersama sama baik kepala desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS dan Dirut RSUD Adji Darmo dan semua kita bekerja bersama sama mewujudkan Lebak Sehat,” harap Daud Rizal.

Sementara itu, Pimpinan RDP Medi Juanda yang juga sekretaris Komisi III DPRD Lebak menyampaikan bahwa adanya RDP ini sebelumnya Komisi III menerima surat permohonan RDP dari PAPDESI Kabupaten Lebak terkait pelayanan kesehatan yang banyak dikeluhan masyarakat.

” Hari ini kita membahas terkait dengan pelayanan di Rumah sakit, Dinas Sosial yaitu terkait bantuan, terkait BTT, begitu juga BPJS yang banyak di keluhkan masyarakat . Seperti banyak BPJSnya yang tidak aktif, ada juga yang belum punya BPJS. Ini pekerjaan kita semua, jadi kami menerima surat dari PAPDESI untuk beraudensi dengan dinas dinas terkait untuk bagaimana memberikan solusi bagi masyarakat,” kata Medi Juanda.

Lebih lanjut Polisiti dari Partai Nasdem tersebut menambahkan bahwa dalam RDP ini pihak Komisi III mempasilitasi agar apa yang menjadi keluhan PAPDESI itu kepada dinas terkait supaya tidak menimbulkan hal hal yang salah dinilai oleh Kepala Desa.

“Intinya, semua untuk kepentingan rakyat, dan ini memang agar pelayanan kesehatan ketika PAPDESI mengurus masyarakatnya khususnya warga yang tidak mampu, agar tidak terlalu ribet persyaratannya, dan Alhamdulillah tadi mendapatkan solusi dari pihak pihak terkait,” ungkapnya.

” Kami juga bersedia untuk terus membantu mempasilitasi, menghubungi dinas terkait apabila terjadi hal hal yang sifatnya darurat,” tandas Medi Juanda.