SINGAPURA – Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dan memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Pelindungan WNI/PMI serta Pencegahan dan Penanganan Kasus TPPO, yang melibatkan perwakilan RI di seluruh Asia Tenggara, berlangsung dari 11 hingga 13 November 2025.
Forum yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), diadakan di lokasi strategis seperti KBRI Singapura, KJRI Johor Bahru, serta Pelabuhan Pasir Gudang dan Pelabuhan Stulang Laut, Malaysia.
Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, dalam pidato pembukaannya, menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan status kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura. “Dari sekitar 160 ribu PMI di Singapura, kami menargetkan 10 hingga 20 persen dapat meningkatkan status dari pekerja domestik menjadi caregiver. Namun, tantangan besar yang harus kita hadapi bersama adalah TPPO,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa saat ini tercatat 1.617 kasus TPPO di Asia Tenggara.
Asisten Deputi Kerja Sama ASEAN Kemenko Polhukam, Nur Rohmah, menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan koordinasi lintas negara. “Indonesia berada dalam situasi darurat TPPO. Gugus tugas kita harus memperkuat koordinasi, karena jaringan pelaku TPPO sangat terstruktur dan beroperasi lintas batas,” katanya.
Wakil Menteri KemenPPPA, Veronica Tan, menyoroti pentingnya pendekatan berbasis manusia dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengatasi akar masalah migrasi dan perdagangan orang. “Masalah utama TPPO dan migrasi adalah ekonomi. Negara harus memberi akses agar mereka dapat bekerja secara legal dan aman, lalu pulang sebagai champion di daerah asalnya,” tegasnya.
Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Seriulina, memaparkan komitmen KP2MI untuk memastikan kehadiran negara di setiap tahap migrasi, mulai dari pra-keberangkatan hingga kepulangan. “KP2MI memiliki 20 helpdesk dan 6 lounge di bandara yang selalu siaga mendampingi pekerja migran. Kami juga terus memperkuat komunikasi dengan perwakilan RI di Asia Tenggara,” jelasnya. Selain itu, KP2MI terus mendorong program Desa Migran Emas sebagai langkah pencegahan dari hulu.
Tinggalkan Balasan