PATI – Pembangunan infrastruktur Jembatan di Desa Karaban, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati di soal Masyarakat. Pasalnya, pihak Pemerintah Desa dinilai tidak transparan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait pengadaan material diduga tidak sesuai Spesifikasi dan RAB, demikian disampaikan Sowo selaku Ketua BPD Desa Karaban, Sabtu (9/3/2024).

Menurutnya, ketidaksesuaian tersebut didapat seperti besi yang dipakai di Pembangunan Jembatan di RT 04/RW 04 Rp. 197.447.000 yang bersumber Dana Desa (DD), Pembangunan Talud Gorong-gorong di  RT 01/RW 04 yang menelan biaya sekitar Rp. 45.468.000 bersumber dari dana PAD.

Kemudian, Pembangunan Jembatan di RT 01/RW 05 dengan jumlah anggaran Rp. 199.917.000 Dana Desa (DD) dan Pembangunan Talud Gorong-gorong yang berlokasi di RT 01/RW 05 Rp. 45.468.000 dana PAD.

Selain itu, kata dia, Pembangunan Jembatan di RT 06/ RW 05 Rp 199.917.000 dari Dana Desa (DD) dan pembangunan Talud Gorong-gorong yang berlokasi RT 06/ RW 05 bersumber dari dana desa (DD) Tahun 2023.

“Pembangunan infrasruktur di wilayah tersebut, semua bahan material ini memang tidak sesuai RAB. Makanya, kami agendakan rapat untuk pembahasan secara terbuka, akan tetapi Pemerintahan Desa Karaban malah mengajak debat, sehingga timbul cek-cok tiada ujungnya,” jelasnya.

Padahal, lanjut Sowo, terkait hal ini  Inspektorat Pati sudah melakukan pemanggilan kepada Kades Karaban namun hingga kini Pemerintah Desa Karaban belum menyampaikan hasilnya kepada masyarakat seolah bungkam.

“Makanya kami pengen ada keterbukaan informasi terkait itu,” katanya.

Lebih lanjut, Sowo selaku ketua BPD Desa Karaban mendesak kepada Instansi terkait agar segera turun melakukan evaluasi di tingkat Desa yang diduga menyelewengkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut.

“Saya berharap pihak Desa terbuka soal anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang di gunakan untuk pembangunan infrastruktur jembatan dan kalau memang tidak ada keterbukaan, kami menduga ada indikasi penyalahgunaan anggaran pemerintahan Desa,” tandasnya.

Sebelum berita ini di muat awak media masih mencoba mengkonfirmasi bahwa pihak-pihak terkait.