SURABAYA, TintaKitaNews.com — Puluhan massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) menggelar aksi demonstrasi jilid kelima di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, para peserta mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti sejumlah dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran daerah.
Direktur APMP JATIM Acek Kusuma menyampaikan, momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi panggilan bagi generasi muda untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. “Tepat di hari Sumpah Pemuda, kami pemuda dan mahasiswa Jawa Timur bersumpah untuk tidak diam! Jawa Timur harus terbebas dari praktik korupsi. Kami meminta agar dugaan penyimpangan, persoalan dana hibah, hingga temuan BPK ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan tanpa pandang bulu,” ujarnya di tengah keramaian massa.
Dalam aksinya, aliansi mengemukakan enam tuntutan utama. Di antaranya mendesak penyelidikan dugaan korupsi di Bank Jatim senilai Rp596 miliar dan persoalan kredit cabang Jakarta Rp569 miliar, penuntasan kasus dana hibah Pokok‑Pokok Pikiran DPRD serta dugaan pungutan liar di Dinas ESDM Jawa Timur. Mereka juga meminta audit menyeluruh terhadap penyaluran dana hibah periode kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, penelusuran dugaan kelebihan pembayaran pada proyek fisik, evaluasi anggaran sewa perangkat dan program SMA Double Track, serta pemeriksaan terkait pengawasan tata kelola pemerintah provinsi.
Sejumlah data yang disuarakan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, mulai dari persoalan pembangunan poliklinik RSUD Dungus, dana hibah KONI, hingga kewajiban laporan pertanggungjawaban 14 lembaga penerima hibah senilai Rp11,55 miliar. Seluruh informasi tersebut merupakan aspirasi massa dan belum mendapatkan verifikasi resmi dari pihak berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berusaha meminta tanggapan resmi dari Pemprov Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta BPK Perwakilan Jawa Timur terkait poin‑poin yang disampaikan dalam aksi tersebut.
APMP JATIM menegaskan akan terus mengawal persoalan pengelolaan anggaran daerah. Apabila tidak ada tindak lanjut yang dianggap memadai, aliansi berencana menggelar aksi lanjutan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.***
