GORONTALO – Bayu Angga Samekto Putro, Wakil Ketua Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Kawasan Timur Indonesia dan Ketua Umum Ormas Barisan Mas Gibran (BMG), melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah program pemerintah pusat yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat kecil, terutama terkait isu lahan. Kritik ini disampaikannya di Gorontalo, Selasa (11/11/2025).
Bayu menyoroti program Koperasi Merah Putih (KMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menurutnya berpotensi merugikan masyarakat pemilik tanah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah seringkali terpaksa mencari lahan hibah dari masyarakat untuk merealisasikan program-program tersebut.
“Program ini seolah-olah bertujuan membantu rakyat, namun pada kenyataannya rakyat justru diminta untuk menghibahkan tanah mereka. Ini sangat merugikan dan berpotensi membodohi rakyat kecil,” tegas Bayu.
Ia juga menyinggung Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk Kelurahan Leato, Kota Gorontalo. Proyek senilai Rp20 miliar tersebut dilaporkan terhambat akibat masalah pembayaran lahan yang belum diselesaikan, sehingga memicu sengketa antara ahli waris dan pihak pelaksana proyek.
“Jangan sampai terjadi bentrokan antara pekerja proyek dan pemilik lahan. Pemerintah harus menghormati hak-hak rakyat, jangan sampai ada pelanggaran HAM,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bayu mengkritik Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.13/8944/SJ yang mengatur pembangunan Koperasi Merah Putih. Ia menyoroti alokasi dana sebesar Rp2,5 miliar untuk setiap titik pembangunan, namun tanpa disertai anggaran untuk pembebasan lahan.
“Rakyat tentu akan enggan menghibahkan tanahnya kecuali untuk kepentingan ibadah atau sosial. Untuk program seperti KMP dan KNMP, hibah dari rakyat tentu sulit diharapkan,” imbuhnya.
Bayu berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap menekan pemerintah daerah dan masyarakat kecil. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh program pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Persoalan di Gorontalo dan Indonesia timur akan saya bawa ke pusat melalui jaringan teman-teman aktivis ARPG yang berada di pemerintahan pusat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan