PEKANBARU – Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) Akan menggelar Aksi Demonstrasi damai di Kantor Walikota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Aksi demonstrasi damai tersebut berisi agenda terkait anggaran belanja barang dan jasa, kegiatan makan minum di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru yang dinilai tidak jelas dan diduga syarat Korupsi, demikian disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans, Jum’at (21/6/2024).

Menurut Romi, dari hasil pengamatan dan investigasi tim DPP-SPKN, dua tahun terakhir (2022-2023) cukup banyak kegiatan beberapa OPD dilingkungan Pemkot Pekanbaru yang menggunakan APBD Pekanbaru dinilai Tidak Wajar, sehingga berpotensi merugikan uang Negara.

Adapun kegiatan dimaksud antara lain,  Belanja modal, Penyediaan barang dan jasa, belanja Makan Minum rapat dan aktifitas lapangan, belanja sewa gedung, dan belanja lainnya seperti tidak bermanfaat dan tidak jelas, padahal masih banyak kebutuhan yang lebih prioritas untuk masyarakat.

“Pada umumnya kegiatan di OPD ini hanya untuk kepentingan mereka,” jelasnya.

Romi menegaskan bahwa, dengan adanya hal tersebut, SPKN menilai Pekanbaru sudah masuk dalam kondisi Darurat Korupsi. Untuk itu, pihaknya meminta dan akan menyurati KPK agar turun ke Pekanbaru.

“Apalagi saat ini, dimasa transisi kepemimpinan, sudah seharusnya semua kegiatan itu di audit pihak terkait,” tegasnya.

Ditanya kapan aksi demonstrasi diaksanakan dan apa inti dari rencana aksi. Menurut Romi, DPP-SPKN sedang menyusun rilis dan dalam waktu dekat ini aksi demonstrasi akan digelar.

“Karena sebelum aksi kita gelar, DPP-SPKN akan melayangkan surat konfirmasi kepada seluruh OPD dan kita tunggu jawabannya, baru aksi demo kita gelar. Intinya seluruh OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru harus diaudit BPK, seret dan tindak pejabat yang terbukti melakukan Korusi,” tandasnya.