LEBAK, TintaKitaNews.com – Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dikabarkan dibobol oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Lebak, dr Budi Mulyanto, membenarkan peristiwa peretasan tersebut. Menurutnya, penanganan dilakukan secara terkoordinasi agar kendali sistem dapat segera dikuasai kembali.
“Benar, situs kami terkena peretasan. Saat ini sedang dilakukan perbaikan agar kendali sistem dapat dikuasai kembali,” ungkap dr Budi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, tanggung jawab pengelolaan teknis situs berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Sedangkan Pihak Sekretariat Dewan hanya memiliki hak akses untuk memperbarui konten.
“Pengelolaan situs berada di bawah Diskominfo. Namun setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekwan, memiliki akun pengelola konten,” jelasnya.
Terkait kerugian akibat peretasan, dr Budi menyatakan belum ada kerugian materiil maupun imateril yang terdeteksi. Pasalnya, seluruh konten yang dimuat bersifat terbuka untuk umum dan situs tersebut tidak berorientasi keuntungan.
“Belum ada kerugian. Seluruh konten adalah dokumen publik dan situs ini bukan untuk tujuan komersil,” tegasnya. Soal anggaran pengelolaan situs, ia menyarankan wartawan untuk mengonfirmasi langsung ke Diskominfo.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lebak, dr Anik, mengakui adanya hambatan dalam pengawasan keamanan. Penyebabnya, ruang penyimpanan daring atau hosting situs DPRD Lebak tidak dikelola oleh instansinya.
Meskipun demikian, tim teknis Diskominfo tetap turun tangan membantu pemulihan. “Pengelolaan hosting bukan menjadi wewenang kami, sehingga menyulitkan pengawasan keamanan sistem. Namun kami telah membantu memulihkan akses, dan saat ini situs sudah dapat dioperasikan kembali. Tinggal Pihak Sekwan yang mengunggah ulang kontennya,” terang dr Anik.
Menurut keterangannya, peretasan diketahui setelah pihak DPRD Lebak melaporkan adanya gangguan akses ke sistem.
Ditanya soal keseragaman pengelolaan situs di seluruh OPD, dr Anik mengaku belum dapat dilaksanakan secara merata karena keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berusaha mendapatkan keterangan tambahan dari berbagai pihak terkait untuk kelengkapan informasi.
Tinggalkan Balasan