JAKARTA – Puluhan aktivis Komite Mahasiswa Madura (KMM) sejabodetabek menggeruduk Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 6 Mei 2024.
Aksi tersebut ditengarai atas dugaan tindak pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto.
Melalui rilis resminya, KMM menguraikan beberapa aspek yang melatar belakangi aksi demo di kantor kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini, bahwa sehubungan dengan adanya kegaduhan yang terjadi di tanah kelahiran kami (Sampang Jawa Timur) tepatnya di
Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur.
“Akhir-akhir ini menjelang pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 telah terlihat bagi kami para mahasiswa ketidak kondusifan daerah kami, karena adanya dugaan keterlibatan oknum Pj. Bupati Sampang yang telah masuk dan cawe-cawe keranah politik praktis”. Begitu narasi yang di gaungkan masa Aksi.
Selanjutnya mereka juga menyoal bahwa semenjak Pj Bupati Sampang dilantik, telah terjadi berkali-kali demonstrasi yang dilakukan oleh dua kubu masa, Yakni masa yang pro dan kontra terhadap kebijakan Pj Bupati Sampang.
“Hal ini terjadi karena dari awal masuk ke Kabupaten Sampang, Pj. Bupati Sampang dengan terang-terangan menempati atau sempat tinggal dirumah salah satu ketua partai politik, yang notabenenya memiliki kepentingan pada PILKADA 2024 mendatang. Sehingga hal tersebut menjadikan situasi tidak kondusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, KKM menilai, kondisi seperti ini (gaduh) sangat tidak baik menjelang pesta demokrasi yang seharusnya masyarakat itu merasakan kenyamanan. Jangan malah seperti menjadi korban dari kepentingan politik praktis kelompok-kelompok yang ingin maju dalam pilkada November mendatang.
Maka dari itu, melihat situasi kondisi tersebut, KKM menegaskan dan meminta agar Pj Bupati Sampang segera di evaluasi dengan Pj Bupati baru yang jelas tidak berafiliasi terhadap pihak-pihak pemilik kepentingan di Pilkada mendatang, “Hal itu dilakukan demi menjaga kondusifitas tanah kelahiran kami dan kelancaran pesta Pilkada November 2024,” tegasnya.
Adapun masa aksi yang mengatakan Komite mahasiswa Madura sejabodetabek tersebut juga membawa beberapa tuntutan yakni :
1. Mendesak Kemendagri agar serius dalam melakukan evaluasi terhadap Pj Bupati, khususnya di sampang, yang dari awal sudah terlihat kedekatannya dengan ketua partai yang saat ini mendaftarkan diri untuk calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Mencopot PJ bupati dan mengganti dengan pj bupati yang baru yang tidak ada afiliasi dengan calon-calon Bupati atau Wakil Bupati.
3. Meminta agar Kemendagri RI memberikan sanksi kepada PJ Bupati, khususnya PJ Bupati Sampang yang jelas-jelas cawe-cawe dalam urusan politik.
Sebelum berita ini dimuat awak media masih menunggu konfirmasi dari pihak-pihak terkait n
