JAKARTA, TintaKitaNews.com – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak, Banten, menyiapkan aksi demonstrasi lanjutan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Langkah ini sebagai bentuk desakan agar dugaan praktik pungutan komisi atau “fee” proyek konstruksi APBN di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten segera diusut tuntas.
Koordinasi Aksi GAMMA, Ade Pahrul, menyatakan bahwa aksi ini dipicu oleh adanya indikasi kuat permintaan setoran sebesar 5 hingga 7 persen dari nilai kontrak bagi kontraktor yang ingin mengerjakan proyek. Dugaan ini disebut menyangkut proses pelaksanaan pekerjaan di lingkungan BPJN Banten.
“Informasi ini bukan tanpa dasar. Awalnya mencuat dari pemberitaan media pada 2025, lalu diperkuat oleh keterangan dari pelaksana proyek tahun anggaran yang sama,” ujar Ade kepada awak media, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, indikasi tersebut teridentifikasi pada beberapa unit kerja, khususnya Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah II Banten dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 BPJN Banten.
Kemudian, selain soal komisi GAMMA juga menyoroti iklim pengadaan yang dinilai tidak sehat. Ade menegaskan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan cenderung selalu dikerjakan oleh kelompok atau pelaksana yang sama dari tahun ke tahun.
Kondisi ini dinilai sebagai anomali dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang seharusnya bersifat terbuka dan kompetitif. GAMMA menilai fenomena tersebut sebagai indikasi kuat adanya potensi persekongkolan atau pengkondisian tender.
“Jika praktik ini benar terjadi, kami menduga tidak berhenti hanya di satu atau dua satker saja. Ada indikasi bahwa pola ini berlaku lebih luas di lingkungan BPJN Banten,” tegasnya.
GAMMA menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut merupakan indikasi yang memerlukan verifikasi resmi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan berhenti berunjuk rasa hingga kasus ini mendapatkan perhatian serius.
Ade mengancam akan meningkatkan tekanan dengan aksi yang lebih besar jika tidak ada respon konkret. Pihaknya menuntut Direktur Jenderal Bina Marga hingga Menteri Pekerjaan Umum bersedia turun tangan langsung dan menemui massa untuk memberikan penjelasan serta langkah penyelesaian.
“Kami akan lanjutkan dengan tekanan yang lebih besar sampai Direktur Jenderal Bina Marga dan Menteri PU turun langsung menemui,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya mengonfirmasi lebih lanjut terkait tanggapan resmi dari BPJN Banten maupun Kementerian Pekerjaan Umum terkait pernyataan tersebut.
Tinggalkan Balasan