LEBAK, TintaKitaNews.com – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak menyoroti dugaan pelanggaran spesifikasi teknis pada proyek rehabilitasi jalan ruas Rangkasbitung–Gajrug. Organisasi mahasiswa ini menuding pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. FALBY PUTRA MANDIRI dengan nilai kontrak mencapai Rp10,6 miliar tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai standar.

Sekretaris GAMMA, Ade Pahrul, menyatakan bahwa hasil pengamatan di lapangan menemukan indikasi kuat penyimpangan dari berbagai aspek. Pihaknya menilai pekerjaan ini hanya dikerjakan secara asal-asalan dan mengabaikan ketentuan teknis yang seharusnya menjadi acuan utama.

“Kami menemukan indikasi dugaan kuat bahwa pekerjaan tidak dikerjakan sesuai standar spesifikasi teknis. Ini bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut tanggung jawab moral terhadap penggunaan anggaran negara,” ujar Ade kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Dalam investigasinya, GAMMA mencatat berbagai kejanggalan yang terlihat jelas di lapangan. Mulai dari aspek material, ketebalan lapisan jalan, hingga metode pengerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

“Secara teknis, kami melihat penggunaan material agregat yang diduga tidak memenuhi kualitas standar, ketebalan lapisan perkerasan yang terlihat tipis, hingga proses pemadatan tanah yang belum maksimal. Jika hal ini dibiarkan, jalan tersebut berpotensi cepat rusak bahkan sebelum masa pemeliharaan selesai,” jelasnya.

Menurut Ade, setiap pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana publik wajib memenuhi prinsip kualitas, ketahanan, dan keberlanjutan. Ia menegaskan, jika spesifikasi yang mengacu pada standar Bina Marga diabaikan, maka kualitas fisik jalan akan menurun drastis, umur layanan menjadi pendek, dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Lebih lanjut, GAMMA menilai praktik pekerjaan yang terindikasi asal jadi tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya komitmen kontraktor dan pihak terkait terhadap mutu pembangunan. Padahal, jalan merupakan urat nadi ekonomi yang harus dibangun dengan standar terbaik.

Dalam perspektif keadilan sosial, GAMMA menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran semata, tetapi harus menjunjung tinggi kualitas dan manfaat jangka panjang. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Sebagai langkah konkret, GAMMA akan segera melayangkan surat permohonan audiensi kepada instansi terkait untuk meminta klarifikasi dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada perbaikan nyata, GAMMA membuka peluang untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial.

“Kami tidak anti pembangunan. Justru kami mendorong pembangunan yang berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Jika standar mutu diabaikan, maka kami akan berdiri di garis depan untuk mengingatkan,” pungkas Ade.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih mencoba menghubungi dan mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak-pihak terkait.