MEDAN, TintaKitaNews.com — Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumut, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., mendesak seluruh satuan pendidikan di Sumatera Utara untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Langkah ini dinilai mendesak guna menekan angka kasus perundungan, kekerasan, diskriminasi, hingga perundungan siber yang kian mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Muniruddin kepada awak media di Medan, Sabtu (21/11/2026), menanggapi maraknya kasus perundungan yang terjadi di sejumlah sekolah belakangan ini.

“Maraknya bullying adalah alarm serius. Pemerintah daerah, dinas pendidikan hingga pihak sekolah tidak boleh abai. Regulasi sudah ada, sehingga harus dilaksanakan secara nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” tegasnya.

Muniruddin mengingatkan, meningkatnya kasus perundungan harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan setiap peserta didik, baik secara fisik maupun mental.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 sendiri mengatur empat aspek utama dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Keempat pilar tersebut saling melengkapi dan harus dijalankan secara terintegrasi.

Pertama, aspek spiritual. Sekolah wajib menjamin kebebasan warga sekolah dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta menumbuhkan sikap saling menghormati keberagaman.

Kedua, perlindungan fisik. Lingkungan sekolah harus sehat, aman, dan ramah bagi semua kalangan, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Area yang berpotensi membahayakan keamanan juga harus diminimalkan dan diawasi.

Ketiga, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural. Sekolah wajib menjadi ruang yang bebas dari perundungan, diskriminasi, kekerasan, maupun segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat peserta didik.

Keempat, keadaban dan keamanan digital. Sekolah berkewajiban menanamkan etika bermedia digital serta mencegah dan menanggulangi perundungan melalui ruang siber.

Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman, lanjut Muniruddin, harus mengutamakan langkah promotif dan preventif. Hal ini dilakukan melalui edukasi, pembiasaan perilaku positif, serta keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan.

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab memastikan tersedianya tata tertib, kode etik, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Deteksi dini dan penanganan atas setiap potensi pelanggaran juga harus dilakukan secara konsisten dan transparan.

Di tingkat pemerintah daerah, wajib dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Pokja ini berperan melakukan sosialisasi, menerima serta menindaklanjuti laporan, mengoordinasikan penanganan kasus, dan memfasilitasi pendampingan bagi korban, termasuk layanan konseling dan dukungan yang dibutuhkan.

Selain peran sekolah dan pemerintah daerah, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan. Komunikasi yang kuat antara sekolah dan keluarga memungkinkan indikasi perubahan perilaku atau kekerasan dapat terdeteksi sejak dini dan ditangani bersama.

Setiap sekolah juga diminta menyediakan saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Dengan demikian, peserta didik tidak merasa takut atau terintimidasi saat melaporkan kasus yang dialaminya.

Sebagai Ketua LPA Sumut, Muniruddin mengingatkan pihak sekolah agar tidak menutupi kasus perundungan dengan alasan menjaga nama baik institusi. Korban harus mendapat perlindungan dan pendampingan psikologis, sementara penanganan terhadap pelaku tetap dilakukan dengan pendekatan edukatif berbasis prinsip perlindungan anak.

Ke depannya, DPRD Sumut bersama LPA Sumut akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Jangan sampai anak datang ke sekolah untuk belajar dan meraih cita-cita, justru pulang membawa trauma akibat kekerasan dan perundungan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan melindungi masa depan anak,” pungkas Muniruddin Ritonga.(*)