KUANSING, TintaKitaNews.com — Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas dan bersejarah di Provinsi Riau. Dua perusahaan besar, yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), resmi ditertibkan pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini mencakup pencabutan izin pengelolaan hutan PT RAPP seluas 338.536 hektare, sekaligus pengambilalihan kembali pabrik kelapa sawit dan kebun milik PT GSL yang mencakup area 42 hektare.

Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Diketahui, PT RAPP merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha besar yang berkantor pusat di Singapura.

Keputusan berat ini diambil setelah Satgas PKH menemukan serangkaian pelanggaran berat yang dilakukan perusahaan. Temuan tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, adanya perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, pembukaan lahan pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan hutan lindung yang mencapai 211,54 hektare.

Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh aktivitas di dalam areal pengelolaan wajib dihentikan seketika. Kawasan hutan tersebut kini kembali berada di bawah penguasaan negara. Perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan menanggung seluruh tanggung jawab hukum yang berlaku.

Sementara itu, penertiban terhadap PT GSL dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Langkah ini menyusul ditemukannya indikasi kuat bahwa pabrik kelapa sawit milik perusahaan tersebut secara terus-menerus membeli dan mengolah hasil panen sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin resmi. Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses sekaligus penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare, sehingga pemerintah secara sah mengambil alih kembali areal pabrik beserta kebun sawit tersebut.

Penertiban ini berlangsung dengan kehadiran pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, menandakan sinergi kuat antar-instansi dalam menjaga aset negara. Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili oleh Irdam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., hadir bersama Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Turut hadir antara lain Kepala BPKP, Wamenhan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BP BUMN, Jampidsus, dan Kabareskrim Polri.

Brigjen TNI Totok Sutriono menegaskan dukungan penuh TNI Angkatan Darat terhadap langkah pemerintah ini.

“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penertiban ini bukan sekadar soal penegakan hukum semata. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menyelamatkan aset negara, memulihkan fungsi ekologis hutan, serta menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera yang semakin terancam.

Hingga berita ini dimuat, pihak kedua perusahaan belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah penertiban tersebut.(*)