LEBAK, TintaKitaNews.com — Kehadiran penagih utang atau debt collector yang belakangan ini kerap mendatangi warga Kabupaten Lebak tak jarang menimbulkan rasa cemas, takut, bahkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat. Banyak warga merasa terintimidasi, seolah tak memiliki pilihan selain menuruti segala bentuk tuntutan yang disampaikan. Menyadari kekhawatiran yang meluas ini, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Lebak, Iptu Mustafa Ibnu Syafir, mengambil langkah tegas untuk memberikan pencerahan sekaligus perlindungan hukum kepada seluruh warga. Melalui pernyataannya, ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memahami kewajibannya, tetapi juga mengetahui batas hukum yang harus dipatuhi dalam setiap proses penagihan yang terjadi di depan mata mereka.
Penagihan utang, menurut penjelasan Iptu Mustafa, pada dasarnya adalah hal yang sah dan diakui secara hukum. Namun, sahnya tujuan tersebut tidak berarti segala cara dapat dibenarkan. Penagihan harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku. Ada batasan-batasan yang mutlak harus dihormati oleh setiap penagih utang, di mana pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Secara tegas, Iptu Mustafa menjelaskan bahwa penagih dilarang keras menggunakan kekerasan fisik atau mengeluarkan ancaman terhadap keselamatan diri maupun keluarga debitur. Mereka tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, menghina, atau mencemarkan nama baik seseorang di hadapan orang lain. Penagih juga tidak berhak memaksa masuk ke dalam pekarangan atau rumah tanpa izin pemilik, apalagi mengambil barang berharga apa pun sebagai pelunasan utang tanpa persetujuan atau putusan pengadilan yang sah. Terlebih lagi, menyebarkan informasi utang kepada pihak ketiga termasuk tetangga, kerabat, atau rekan kerja adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kerahasiaan data pribadi yang dilindungi hukum.
“Penagih utang hanyalah penagih, bukan hakim. Mereka tidak memiliki wewenang untuk menghukum, mengintimidasi, atau mengambil alih hak milik seseorang. Semua proses harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tegas Iptu Mustafa kepada awak media ketika dikonfirmasi di Lebak, Sabtu (21/11/2026).
Sering kali masyarakat merasa serba salah saat didatangi penagih. Padahal, setiap warga yang didatangi memiliki hak-hak yang jelas dan dilindungi undang-undang. Pertama, Anda berhak mengetahui identitas lengkap penagih beserta surat penugasan yang sah dari lembaga yang bersangkutan. Jika penagih enggan menunjukkan identitas, Anda pun berhak meminta mereka pergi. Kedua, Anda berhak menolak penagihan yang dilakukan di luar jam wajar, yaitu sebelum pukul 08.00 pagi atau setelah pukul 20.00 malam waktu setempat. Penagihan di waktu istirahat adalah hal yang tidak dibenarkan. Ketiga, mintalah bukti utang yang tertulis dan transparan rincian pokok utang, besaran bunga, denda, serta total tagihan harus tercantum dengan jelas, tidak boleh hanya disampaikan secara lisan. Keempat, jika penagih bersikap kasar, mengancam, atau menolak memberikan informasi yang diminta, Anda berhak menolak pembicaraan dan menutup pertemuan. Kelima dan yang terpenting, jika Anda merasa terancam atau diperlakukan tidak adil, jangan diam. Anda berhak melapor ke pihak kepolisian terdekat.
“Hak dan kewajiban berjalan beriringan. Tidak boleh hanya satu pihak yang merasa berkuasa sementara pihak lain merasa terdesak tanpa perlindungan apa pun,” tambah Iptu Mustafa.
Iptu Mustafa juga menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku dua arah. Bagi pihak yang memiliki utang, diharapkan tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Jika memang sedang mengalami kesulitan pembayaran, jangan takut untuk berkomunikasi sampaikan kendala yang dihadapi kepada pihak pemberi pinjaman, karena pada umumnya lembaga keuangan membuka peluang penjadwalan ulang atau penyesuaian pembayaran. Sebaliknya, menghindar atau menghilang justru akan memperumit penyelesaian masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik.
Sementara itu, bagi para penagih utang, Iptu Mustafa mengingatkan agar senantiasa bersikap santun dan sopan dalam menjalankan tugas. Penagihan tidak boleh disertai tekanan fisik maupun psikologis yang berlebihan. Informasi tagihan harus disampaikan dengan jelas, lengkap, dan jujur. Mengancam dengan hal-hal di luar wewenang, atau menjanjikan sesuatu yang tidak menjadi kewenangannya, sama sekali tidak diperbolehkan dilakukan.
Lantas, apa yang harus dilakukan jika Anda atau kerabat didatangi penagih yang bertindak di luar aturan? Iptu Mustafa memberikan panduan langkah demi langkah yang patut diingat dengan baik. Saat bertemu penagih, tetaplah tenang dan jangan terpancing emosi hindari konfrontasi fisik apa pun. Mintalah identitas dan surat tugas, lalu periksa keasliannya dengan teliti. Catat nama penagih, nama lembaga, serta waktu dan lokasi kejadian. Jika penagih melakukan pelanggaran, Anda boleh merekam kejadian tersebut sebagai bukti, namun tetap berhati-hati agar perekaman tidak melanggar hak privasi pihak lain secara berlebihan. Sampaikan penolakan secara tegas namun tetap sopan jika penagih melanggar aturan, dan segera tinggalkan tempat atau kunci pintu jika Anda merasa tidak aman.
Jika pelanggaran tetap terjadi, jangan ragu untuk segera melapor ke Polres atau Polsek terdekat. Bawa serta bukti-bukti yang Anda miliki, seperti rekaman suara, pesan tertulis, atau keterangan saksi di sekitar lokasi. Sampaikan kronologi kejadian secara rinci dan apa adanya kepada petugas yang menerima laporan. Pihak kepolisian akan menindaklanjuti sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran yang terjadi, yang dapat berupa sanksi administratif hingga proses pidana, tergantung pada seberapa besar kerugian dan pelanggaran yang dilakukan.
“Keadilan harus ditegakkan untuk semua pihak, baik kreditur maupun debitur. Penagihan utang yang dilakukan dengan tertib hukum akan melindungi kedua belah pihak dari kerugian yang lebih besar di kemudian hari,” ujarnya dengan tegas.
Di akhir pernyataannya, Iptu Mustafa berharap dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban ini, masyarakat Kabupaten Lebak tidak lagi merasa cemas berlebihan setiap kali berhadapan dengan penagih utang. Ketakutan yang tidak perlu dapat berubah menjadi kehati-hatian yang bijak, sementara kesadaran hukum yang tumbuh diharapkan dapat melahirkan iklim penagihan yang tertib, aman, dan tetap bermartabat di tengah masyarakat Kabupaten Lebak.
“Pahami hak Anda, lindungi diri Anda, dan jangan ragu menegakkan hukum,” tutup Iptu Mustafa Ibnu Syafir.(red)
