JAKARTA, TintaKitaNews.com — Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memicu sorotan mendalam terkait objektivitas penegakan hukum dan efektivitas instrumen praperadilan. Pengamat hukum menekankan bahwa proses hukum harus tetap berjalan transparan dan berkeadilan, terlepas dari siapa pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Dalam analisis hukum yang ditulis Sinta Wahyu Ningsih, S.H., mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, dikemukakan bahwa kasus ini menimbulkan ironi sekaligus ketegangan institusional. Sosok yang dikenal sebagai “pemburu korupsi” kini justru menjadi pesakitan, sehingga mendorong publik mempertanyakan apakah proses hukum yang dijalankan telah memenuhi standar formal maupun material negara hukum.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak dua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Febrie Adriansyah, yang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyidikan, penahanan, serta penyitaan aset. Hakim tunggal dalam putusannya menyatakan bahwa langkah penyidik adalah sah karena syarat bukti permulaan yang cukup yakni minimal dua alat bukti yang sah telah terpenuhi.
Namun, penolakan tersebut memunculkan diskusi kritis mengenai sejauh mana instrumen praperadilan mampu menguji substansi perkara. Pasal 83 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa praperadilan hanya menguji aspek keabsahan prosedural, bukan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Pembuktian dugaan TPPU, termasuk asal-usul harta kekayaan dan hubungannya dengan tindak pidana asal, tetap harus dibuktikan dalam sidang peradilan utama.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah pengujian terhadap “bukti permulaan yang cukup” sebatas menghitung jumlah alat bukti, atau juga menilai kualitas dan relevansinya dengan dugaan tindak pidana. Sinta menegaskan bahwa dua alat bukti tidak boleh dipahami sekadar formalitas administratif, melainkan harus memiliki relevansi kuat dengan dugaan pidana dan keterlibatan tersangka.
“Dalam teori hukum acara pidana, pengujian bukti permulaan seharusnya tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan relevansi yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Jika hakim praperadilan hanya memastikan terpenuhinya ‘dua alat bukti’ tanpa menggali kekuatan pembuktiannya, maka praperadilan berisiko kehilangan esensinya sebagai sarana kontrol materiil,” tulis Sinta dalam analisisnya.
Hal ini sejalan dengan pandangan ahli hukum Arief Hidayat (2020) yang menyatakan meskipun KUHAP membatasi kewenangan praperadilan pada aspek formal, hakim tetap dapat melakukan penalaran hukum untuk menilai apakah penetapan tersangka didasarkan pada dasar yang rasional dan objektif, bukan sekadar syarat administratif semata.
Kasus ini juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, terutama ketika melibatkan mantan pejabat tinggi lembaga penegak hukum. Potensi persepsi konflik kepentingan, persaingan antarlembaga, atau motif di luar hukum menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab dengan profesionalisme dan transparansi.
“Penegakan hukum tidak boleh terjerumus pada dua hal yang sama-sama berbahaya dengan adanya perlakuan istimewa karena jabatan, atau tindakan represif yang sewenang-wenang. Keduanya sama-sama melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum,” tegas Sinta.
Masyarakat diimbau mengawal proses hukum ini secara kritis namun objektif, menahan diri dari kesimpulan prematur sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan harus berjalan beriringan.
“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, tetapi kekuasaan pun tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat kepentingan. Inilah tolok ukur sesungguhnya dari negara hukum yang demokratis dan berkeadilan,” pungkasnya.***
