JAKARTA, TintaKitaNews.com — Proses pembentukan undang-undang di Indonesia tidak boleh lagi sekadar menjadi urusan tertutup antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat menempatkan partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan syarat mutlak agar suatu peraturan memiliki legitimasi konstitusional. Demikian menjadi sorotan penting dalam kajian hukum yang disusun Yolanda Nope Briyanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
Melalui artikel hukum berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Antara Kedaulatan Rakyat dan Tanggung Jawab Konstitusional Pembentuk Undang-Undang”, penulis menegaskan bahwa ruang aspirasi publik masih kerap diabaikan atau hanya dijadikan formalitas dalam proses legislasi nasional.
Payung Hukum yang Telah Ada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mengubah lanskap hukum tata negara Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK memperkenalkan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk memenuhi tiga hak dasar masyarakat:
– Hak untuk didengarkan (right to be heard)
– Hak agar pendapatnya dipertimbangkan (right to be considered)
– Hak mendapatkan penjelasan atas masukan yang disampaikan (right to be explained)
Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2022, khususnya Pasal 96. Aturan ini secara tegas mengakui hak masyarakat memberikan masukan secara lisan maupun tertulis, baik secara daring maupun luring, pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Realitas di Lapangan Belum Sejalan
Namun di tengah payung hukum yang memadai, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan semangat aturan tersebut. Kajian ini memaparkan sejumlah temuan krusial:
Pertama, akses informasi yang terbatas. Naskah akademik dan rancangan undang-undang kerap sulit diakses tepat waktu oleh masyarakat, padahal dokumen tersebut adalah dasar agar publik dapat memberikan masukan yang berkualitas.
Kedua, partisipasi kerap sekadar menjadi formalitas. Konsultasi publik sering kali dilakukan hanya untuk melengkapi syarat prosedur. Masukan yang telah dikumpulkan belum tentu menjadi bahan pertimbangan serius dalam pengambilan keputusan.
Ketiga, kesenjangan akses. Masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan masih menghadapi kesulitan nyata untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga suara mereka kerap tidak terwakili.
Keempat, belum adanya kewajiban umpan balik yang mengikat. Masyarakat jarang mendapatkan penjelasan bagaimana pendapat yang telah disampaikan ditindaklanjuti. Bahkan Pasal 96 ayat (8) UU No. 13/2022 masih menggunakan kata “dapat” memberikan penjelasan, bukan “wajib”, sehingga kewajiban ini belum mengikat secara kuat.
Undang-Undang Demokratis Bukan Hanya Soal Prosedur
Penulis menegaskan bahwa undang-undang tidak dapat disebut demokratis hanya karena telah disahkan sesuai prosedur di lembaga negara.
“Keberhasilan pembentukan undang-undang tidak hanya diukur dari cepatnya rancangan disahkan, tetapi dari kualitas substansi, keadilan, dan penerimaan masyarakat terhadapnya,” tulis Yolanda.
Partisipasi yang bermakna berarti pembentuk undang-undang tidak sekadar mendengarkan, tetapi harus mempertimbangkan secara objektif setiap masukan yang relevan. Jika suatu masukan tidak diakomodasi, maka wajib ada penjelasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini penting terutama ketika rancangan undang-undang menyangkut kepentingan kelompok tertentu seperti pekerja, masyarakat di wilayah terdampak proyek, atau kelompok rentan karena merekalah yang paling merasakan dampak langsung dari aturan tersebut.
Enam Langkah Perkuat Partisipasi Masyarakat
Untuk menjembatani kedaulatan rakyat dan tanggung jawab konstitusional lembaga negara, kajian ini merekomendasikan enam langkah strategis:
1. Buka akses informasi seluas-luasnya.
Naskah akademik dan rancangan undang-undang harus tersedia mudah, tepat waktu, dan lengkap bagi masyarakat.
2. Libatkan masyarakat sejak awal. Partisipasi harus ada dari tahap perencanaan dan penyusunan, bukan mendekati masa pengesahan.
3. Terapkan partisipasi bermakna secara konsisten.
Dengarkan, pertimbangkan, dan berikan penjelasan atas setiap masukan masyarakat.
4. Perluas saluran partisipasi.
Kombinasikan mekanisme daring dan luring agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau ruang aspirasi.
5. Perkuat pengawasan publik. Masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan perlu berperan aktif mengawal proses legislasi.
6. Tingkatkan literasi hukum.
Masyarakat perlu memahami hak konstitusionalnya agar dapat berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab.
Penutup
Pada akhirnya, undang-undang yang baik lahir dari proses yang terbuka, transparan, dan mendengarkan suara rakyat. DPR dan Pemerintah memang memegang amanah konstitusional untuk membentuk peraturan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan dengan tidak menutup ruang bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini untuk ikut menentukan aturan yang akan mengikat dirinya.
“Partisipasi masyarakat bukan sekadar hak warga negara, melainkan syarat mutlak agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepentingan bersama,” demikian penegasan yang menjadi penutup kajian hukum tersebut.
Sumber: Artikel Opini Hukum “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Antara Kedaulatan Rakyat dan Tanggung Jawab Konstitusional Pembentuk Undang-Undang”, disusun oleh Yolanda Nope Briyanti, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, November 2026.
