SURABAYA, TintaKitaNews.com — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) menggelar aksi demonstrasi Jilid 6 di depan Kantor Pusat Bank Jatim dan Gedung Negara Grahadi, Rabu (11/11/2026). Dalam aksi damai tersebut, koalisi pemuda dan mahasiswa itu menyerukan tiga tuntutan utama terkait dugaan penyimpangan pengelolaan kredit Bank Jatim, pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sejumlah temuan kerugian keuangan daerah hasil pemeriksaan BPK‑RI.
Aksi ini merupakan kelanjutan seruan sebelumnya yang mendesak instansi penegak hukum dan lembaga perwakilan rakyat menindaklanjuti dokumen pengaduan yang sudah diserahkan sejak beberapa waktu lalu. APMP Jatim menyatakan seluruh tuntutan didasari dokumen dan laporan yang telah dilayangkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, serta DPRD Jawa Timur.
Poin pertama yang disoroti adalah dua kasus dugaan korupsi pengelolaan kredit Bank Jatim senilai Rp596 miliar dan dugaan kredit fiktif Cabang Jakarta senilai Rp569 miliar. Terkait kedua kasus itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 23 September 2026. APMP kemudian mengajukan permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Jaksa Agung RI dan jajaran pimpinan kejaksaan guna mendapatkan kejelasan tahap penanganan perkara.
Selain kasus perbankan, aliansi itu mendesak DPRD Jawa Timur membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mengkaji tata kelola BUMD, termasuk dugaan benturan kepentingan dalam pengelolaan Bank Jatim. APMP juga telah menyerahkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK‑RI atas pengelolaan keuangan Pemprov Jawa Timur Tahun Anggaran 2025‑2026.
Dalam pengaduan tersebut tercantum dugaan penyimpangan di sejumlah perangkat daerah, yakni dana hibah KONI Jatim senilai Rp5,45 miliar, kelebihan pembayaran pekerjaan di tingkat kabupaten Rp3,03 miliar, persoalan belanja dana pendidikan Rp10,39 miliar, penyimpangan pengadaan peralatan di Sekretariat DPRD Rp849,37 juta, serta persoalan pengadaan kendaraan dan laporan pertanggungjawaban hibah senilai Rp11,55 miliar di Biro Kesra Setdaprov Jatim.
Direktur APMP Jatim Acek Kusuma dalam orasinya mengecam dugaan penyalahgunaan dana nasabah dan kas daerah. “Kami mengecam keras jajaran Direksi Pusat Bank Jatim serta Pemprov Jatim atas kejahatan korporasi yang menjadikan dana nasabah dan kas daerah sebagai sapi perah elit politik,” ujarnya.
Ia menilai kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkesan lambat dan mengancam akan melakukan eskalasi gerakan jika tidak ada kemajuan penyelidikan. APMP juga meminta DPRD tidak mengulur waktu pembentukan Pansus Angket, serta mendukung upaya penyelidikan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terhadap oknum birokrasi yang diduga merugikan keuangan daerah.
“Tidak ada kekebalan hukum bagi penjarah uang rakyat! Usut Bank Jatim, paripurnakan Pansus Angket, penjarakan koruptor APBD Jatim!” seru Acek di hadapan massa demonstran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bank Jatim, DPRD Jawa Timur, serta Pemprov Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Awak media masih terus berusaha mengonfirmasi tanggapan dari pihak‑pihak terkait. ***
