PEKANBARU – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar pertemuan strategis dengan masyarakat Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026). Forum ini digelar khusus untuk memecahkan persoalan kompleks terkait konflik agraria dan tata kelola lahan yang hingga kini masih menjadi sorotan di Provinsi Riau.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, dan dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, serta perwakilan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Irdam Brigjen TNI Totok Sutrisno. Turut hadir pula jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, dan pihak perusahaan terkait untuk mencari titik temu penyelesaian.
Dalam arahannya, Adian Napitupulu menegaskan bahwa konflik lahan di Riau bukan sekedar masalah administrasi atau tumpang tindih izin. Masalah ini telah menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan rasa keadilan masyarakat, terutama bagi mereka yang menggarap lahan secara turun-temurun namun belum memiliki legalitas jelas.
“Konflik agraria di sini menyangkut hak hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa setengah hati, harus komprehensif dan berkelanjutan,” tegas Adian.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik inisiatif ini sebagai momentum penting untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan. Ia menekankan agar proses penyelesaian dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan cepat dirasakan di lapangan.
“Kita harus menyelesaikan masalah ini secara bertahap. Penyelesaian berjenjang akan mempercepat penanganan dan meminimalisir gesekan baru,” ujar SF Hariyanto.
Di sisi lain, kehadiran TNI AD melalui Irdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Brigjen TNI Totok Sutrisno menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah menciptakan situasi kondusif, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai, humanis, dan berkeadilan.
“TNI hadir untuk memastikan proses berjalan aman dan tertib. Kami mendorong agar semua pihak mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman,” jelas Totok.
Melalui forum ini, diharapkan lahir solusi konkret yang tidak hanya mengakhiri sengketa lahan, tetapi juga memperbaiki sistem tata kelola lahan di Riau. Sehingga, tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan