SERANG — Skema pembangunan kesejahteraan rakyat di Provinsi Banten dinilai sudah cukup baik, pelaksanaannya juga telah konsisten dilakukan oleh para pemangku kebijakan bahkan sejak gubernur-gubernur terdahulu. Hanya saja skema itu perlu diperkuat dengan kolaborasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memberikan pelayanan secara terintegrasi.
Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan dalam sebuah acara diskusi yang dilakukan oleh Karang Taruna Podcast. Menurut Fitron problem utama yang dihadapi oleh Provinsi Banten adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran.
“Masalah kemiskinan dan pengangguran adalah persoalan yang tidak bisa dihilangkan dalam jangka pendek, oleh karenanya dibutuhkan program berkala yang dapat memutus mata rantai persoalan tersebut,” terang Fitron.
“ Lagi pula masalah kemiskinan dan pengangguran itu bukan hanya pekerjaan gubernur saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bupati walikota, karenanya perlu dilakukan upaya yang sustainable oleh semua pihak,” lanjut Fitron.
“Dinas-dinas juga demikian, harus membangun kolaborasi yang baik agar program masing-masing dinas tidak terkesan tumpang tindih,” tuntasnya.
Reporter : MG. Rengga
