PEKANBARU, TintaKitaNews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Rsn, Kota Pekanbaru, Senin (24/8/2026). Rapat ini dihadiri Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, jajaran pemerintah pusat, unsur TNI-Polri, serta Forkopimda Provinsi Riau guna menyatukan langkah mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya kebakaran.
Dalam paparan data terkini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau M. Edy Afrizal melaporkan bahwa sejak Januari hingga 23 Agustus 2026 telah tercatat 10.514 titik panas (hotspot) di wilayah Riau. Dari jumlah tersebut, 521 titik telah terbakar dengan total luas lahan terdampak mencapai 16.277,50 hektare. Hingga saat ini, sekitar 900 hektare masih dalam kondisi terbakar yang tersebar di tujuh titik pada empat kabupaten.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan kondisi kekeringan tanah yang lebih ekstrem tahun ini menuntut penanganan terpadu yang mengandalkan kekuatan gabungan darat maupun udara.
“Diperlukan tindakan efektif melalui pendekatan terintegrasi, mengingat kadar kekeringan tanah di Riau tahun ini lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Titik api yang tidak terjangkau pasukan darat akan dibantu dengan helikopter pengebom air untuk memutus luasan kebakaran,” ujar Pangdam.
Khusus kawasan lahan gambut, pengendalian diperkuat dengan pembangunan sekat kanal selebar 5–7 meter yang dikerjakan menggunakan 15 unit ekskavator. Dukungan sarana udara juga akan ditambah dengan penambahan helikopter pengebom air guna mempercepat pemadaman dari atas.
Dari sisi penegakan hukum, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menyampaikan bahwa sepanjang periode 2025–2026 telah tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus tahun 2026 saja, telah terdaftar 33 laporan polisi dengan 36 tersangka yang terkait kebakaran lahan seluas 806,57 hektare.
Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan arahan tegas agar penanganan Karhutla dilakukan sejak dini dan menyeluruh. Pemerintah diminta segera menyiapkan 500 unit sumur bor, 700 tabung oksigen, serta dua helikopter pengebom air sebagai sarana penunjang.
“Aparat harus bersikap tegas mencegah setiap bentuk pembakaran lahan. Siapa pun yang terbukti melanggar, termasuk korporasi, akan ditindak tegas hingga pencabutan izin usaha,” tegas Presiden.
Rapat koordinasi berakhir pada pukul 12.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif. Langkah selanjutnya diarahkan pada percepatan operasi pemadaman, penguatan pencegahan, dukungan operasi gabungan darat-udara, serta penegakan hukum yang menyeluruh dan tanpa pandang bulu.(Red)
