PANDEGLANG, TintaKitaNews.com – Ketua KUMALA Perwakilan Pandeglang Masa Juang 2026–2027 Sahrul Muhtarom menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang menimpa Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Menurutnya, pemangkasan anggaran di sektor literasi bertentangan dengan upaya mengatasi rendahnya kemampuan membaca dan budaya literasi masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data APBN 2025, anggaran Perpusnas yang semula direncanakan sebesar Rp721,68 miliar mengalami efisiensi hingga sekitar Rp279,86 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan lembaga tersebut tinggal Rp441,83 miliar. Kebijakan ini memaksa penyesuaian sejumlah program penguatan literasi, meskipun Perpusnas berkomitmen tetap menjaga layanan publik dan akses masyarakat terhadap fasilitas perpustakaan.
Sahrul menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam kualitas literasi. Merujuk hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang menjadi acuan kebijakan pendidikan tahun 2024–2025, skor kemampuan membaca pelajar Indonesia hanya mencapai angka 359, masih jauh di bawah rata-rata negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Di tengah kualitas literasi yang masih tertinggal, negara justru melakukan efisiensi terhadap lembaga yang menjadi ujung tombak penguatan budaya membaca. Ini merupakan ironi dalam pembangunan sumber daya manusia,” ujar Sahrul di Pandeglang, Minggu (19/7/2026).
Ia menegaskan, persoalan literasi tidak hanya terbatas pada isu pendidikan semata, melainkan fondasi utama pembangunan nasional. Rendahnya tingkat literasi berdampak langsung pada kualitas berpikir kritis, produktivitas tenaga kerja, kemampuan berinovasi, hingga daya saing bangsa di kancah global.
Dalam pernyataannya, Sahrul juga menyoroti ketimpangan prioritas anggaran pemerintah. Di saat Perpusnas mengalami pemangkasan ratusan miliar rupiah, pemerintah justru mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,8 triliun untuk penguatan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi desa.
“Kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan pembangunan intelektual. Koperasi membutuhkan masyarakat yang mampu membaca, memahami regulasi, mengelola administrasi, menyusun laporan keuangan, hingga memanfaatkan teknologi. Semua itu berakar dari literasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sahrul mengingatkan bahwa perpustakaan bukan sekadar bangunan penyimpanan buku, melainkan pusat pembelajaran masyarakat, ruang tumbuhnya inovasi, serta instrumen pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil. Oleh karena itu, investasi di bidang literasi harus dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang untuk menjamin kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kita sering berbicara mengenai Indonesia Emas 2045. Namun cita-cita tersebut akan sulit diwujudkan apabila perhatian terhadap penguatan literasi justru dikurangi. Bangsa yang maju dibangun oleh masyarakat yang gemar membaca, berpikir kritis, dan memiliki akses luas terhadap pengetahuan,” tambahnya.
Sebagai organisasi mahasiswa yang berfokus pada pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, KUMALA Perwakilan Pandeglang mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor literasi. Pemerintah diminta memastikan agenda pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan dan budaya membaca di tengah masyarakat.
“Anggaran untuk literasi bukanlah pengeluaran yang bisa dianggap beban fiskal, melainkan investasi strategis yang menentukan kualitas generasi mendatang. Jangan sampai bangsa ini terlalu sibuk membangun infrastruktur ekonomi, tetapi lalai membangun peradaban melalui literasi,” tutup Sahrul.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pernyataan ini kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut.
Wartawan: Dede Sutisna, Editor: Enggar
