KABUPATEN TANGERANG – Masyarakat Dadap Kosambi mendemo Proyek Jembatan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang yang diduga banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya. Senin, (6/9/2022).
Menurut pendemo dalam orasinya mengatakan bahwa, Projek yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi Banten dan dilaksanakan oleh PUPR Provinsi Banten tersebut minim pengawasan padahal jembatan yang sedang di bangun itu merupakan akses jalan yang menghubungkan lalu lintas dari Jakarta.
Dalam orasinya juga Pendemo tuntut Pondasi yang di gunakan karena pondasi tersebut tidak diganti atau masih pondasi lama. Selain itu projek tersebut juga menurut mereka tanpa ada peninggian yang akan menyebabkan kebanjiran pada saat naik air pasang dan aliran dari bandara itu kerap di timbun sampah lantaran masih rendah seperti semula.
Puluhan warga dadap ini yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Bersatu (BRB) yang didominasi oleh emak-emak menggelar aksi unjuk rasa di lokasi projek rehabilitasi pembangunan jembatan Dadap, Kosambi Tangerang.
“Rehabilitasi jembatan dadap dengan biaya Rp 4,8 miliar di atas kali dadap yang tidak disertai dengan peninggian struktur jalan. sehingga, pada saat Rob datang saluran air menjadi tersumbat akibat sampah tersebut tersangkut di jembatan,” tegasnya.
“Saya minta, jembatan dadap tidak hanya di rehab. namun, di bongkar total. jangankan perahu, sampah saja tidak bisa lewat,” jelas koordinator aksi BRB Ma’shum Jamil saat dilokasi.
Ma’shum juga menambahkan bahwa, anggaran APBD yang di berikan dari Provinsi Banten hanya sebatas untuk rehab yaitu 4,8 Miliar. hasil dengar pendapat dan diskusi dengan anggota DPRD Provinsi Banten. seharusnya, anggaran yang diberikan untuk kelurahan dadap itu sebesar 15 miliar.
“Faktanya, kita hanya diberikan 4,8 Miliar. ini sebenarnya harus dimengerti, oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. kalo kita melakukan aksi ini, dalam rangka Feedback untuk mereka. untuk kelurahan, maupun kecamatan. agar mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi untuk pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Muktar Dari BPAN Lembaga Aliansi Kosambi menyampaikan kejanggalan Project ini seperti besi kurang tinggi pemasangan di lapangan ukurannya tidak sesuai, posisi jembatan turun amblas tidak ada peninggian masih gunakan pondasi lama dulunya 30 persen sisi. sampah akan numpuk merembes ke pemukiman warga.
“Karna ekosistem dan kontruksi lama tidak bongkar total tidak ada paku bumi BPAN sudah bersuara surat ke kontraktornya dan hubungi melaui seluler namun tidak di gubris,” imbuhnya.
“Dampaknya lalu lintas tidak ada rekayasa pengaturan di lapangan sangat macet,” tegasnya.
Warga yang mengatasnamakan BRB tersebut juga menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, menolak rehab jembatan kali dadap, yang mereka butuhkan adalah perbaikan total jembatan kali Dadap.
Mendesak dinas PUPR Provinsi Banten untuk merencanakan ulang pembuatan jembatan kali Dadap.
Serta, Provinsi Banten agar memberikan realisasi anggaran APBD kepada Kabupaten Tangerang. khususnya, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi berkeadilan dan berimbang dengan kontribusi pendapatan-pendapatan yang telah diberikan ke Provinsi Banten.
Kemudian, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri memeriksa proses realisasi anggaran pembuatan jembatan kali Dadap.
Dilokasi unjuk rasa, terlihat spanduk bertuliskan penolakan pembangunan rehabilitasi jembatan dadap yang dibangun oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten terbentang di tiap sudut.
Sebelum berita ini di muat awak media masih mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.
Reporter : MG Rengga
