KUPANG, TintaKitaNews.com — Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara secara resmi menaikkan status penanganan dugaan korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2025 dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, terhitung sejak 2 November 2026. Langkah ini diikuti pelaksanaan penggeledahan di tiga lokasi pengecer pupuk serta Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara pada Rabu, 18 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Andri Tri Wibowo, S.H., M.Hum., menyatakan peningkatan status perkara ditetapkan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-591/N.3.12/Fd.2/11/2026, setelah dinilai memenuhi syarat dan ditemukan cukup bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
“Kami menemukan adanya fakta dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi bukti pendukung pada aplikasi e-verval,” ungkap Andri.
Perkara ini bermula dari informasi adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025. Kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan pada 14 Juli 2026, lalu melakukan pemeriksaan terhadap 57 orang serta menelaah 27 dokumen terkait.
Hasil penyelidikan menunjukkan adanya beberapa bentuk dugaan penyimpangan, antara lain penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), penyaluran kepada pihak yang tidak berhak atau di luar kelompok tani, ketidaksesuaian dokumen pendukung dengan realisasi penebusan, serta perbedaan data antara aplikasi e-Verval dengan jumlah penebusan riil di lapangan.
Pemeriksaan difokuskan pada 14 Kelompok Tani di empat kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari hasil pendalaman dan ekspose perkara baik secara internal maupun bersama Kejaksaan Tinggi NTT disimpulkan telah terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.
Pada tahun 2025, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat alokasi pupuk bersubsidi hingga Desember berupa 1.500 ton Urea dan 1.235 ton NPK. Realisasi penyaluran tercatat 1.299,210 ton untuk Urea dan 1.184,050 ton untuk NPK, dengan nilai total subsidi mencapai Rp11.882.986.367,00.
Ketidaksesuaian data antara aplikasi e-Verval dan realisasi lapangan mengindikasikan adanya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dugaan pelanggaran tertuju pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sebagai langkah awal penyidikan, pada 18 November 2026 penyidik telah melaksanakan penggeledahan di tiga lokasi usaha pengecer pupuk bersubsidi serta di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara. Tindakan ini dilakukan untuk mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan alokasi, verifikasi, penebusan, hingga pendistribusian pupuk.
Seluruh proses penanganan perkara masih terus berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, kehati-hatian, serta asas praduga tidak bersalah.
“Penyidik akan mendalami seluruh rangkaian distribusi, mulai dari penetapan alokasi, mekanisme verifikasi, penebusan oleh pengecer, hingga penyaluran kepada kelompok tani dan petani penerima manfaat, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses tersebut,” tutup Andri.
Hingga berita ini dimuat, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut.***
