PEKANBARU, TintaKitaNews.com — Tim kuasa hukum keluarga korban dugaan kekerasan terhadap dua siswa di SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Pekanbaru, telah menempuh langkah awal pengaduan ke UPT Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Pekanbaru serta berkonsultasi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau. Sementara itu, pelaporan pidana ke Polresta Pekanbaru untuk sementara waktu ditunda sambil menunggu selesainya pemeriksaan medis resmi korban.

Pelaporan yang semula direncanakan pada Senin (16/11/2026) belum dapat dilaksanakan karena dokumen hasil visum medis belum diterima. Padahal, berkas tersebut merupakan salah satu syarat penting untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara.

“Untuk laporan ke Polresta Pekanbaru masih kita tunda sambil menunggu hasil visum,” jelas tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner melalui rilis yang diterima media, Senin lalu.

Meskipun proses hukum ke kepolisian belum dijalankan, langkah advokasi tetap berjalan. Di UPT PPA Pekanbaru, korban yang berinisial K telah dimintai keterangan. Peristiwa ini menggambarkan betapa berat dampak yang dirasakan anak tersebut, ia terlihat meneteskan air mata saat proses wawancara, tanda bahwa trauma psikologis pascakejadian masih sangat melekat.

Tim kuasa hukum menyoroti kontras yang mencolok antara visi dan misi sekolah dengan dugaan perlakuan yang dialami siswa. SD Swasta Sinros Dharma Bakti secara resmi mencantumkan visi mewujudkan generasi yang berbudaya, bermoral, dan berbudi pekerti luhur, dengan misi yang menekankan pada empat kriteria moral dan delapan disiplin diri termasuk nilai cinta kasih, kedamaian, kelembutan hati, empati, dan saling mengasihi.

Namun, dugaan tindakan kekerasan berupa penjambakan rambut dan pemukulan di bagian dada yang diduga dilakukan oleh dua tenaga pendidik dinilai justru mencederai seluruh nilai yang selama ini diajarkan sekolah tersebut.

“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan lingkungan yang membuat peserta didik merasa terancam. Alasan mendisiplinkan siswa tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak,” tegas tim kuasa hukum.

Hingga saat ini, kedua pendidik yang disebut terlibat dalam dugaan tersebut masih menjalankan aktivitas mengajar di sekolah. Belum terlihat adanya langkah konkret dari pihak sekolah terkait upaya pemulihan trauma bagi korban maupun jaminan keamanan bagi siswa lainnya.

“Kami berharap pihak sekolah segera bertindak nyata, yakni memprioritaskan pemulihan fisik dan psikologis anak-anak korban, serta menjamin keamanan seluruh warga sekolah,” ucap tim hukum.

Dalam mengawal perkara ini, tim kuasa hukum merujuk pada Pasal 54 ayat (1) serta Pasal 76C juncto Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Kami minta persoalan ini segera ditindaklanjuti, jangan sampai ada korban lain,” tutup pernyataan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, dua siswa kelas IV SD Swasta Sinros Dharma Bakti di Jalan Riau Ujung, kawasan Karya Indah, Pekanbaru, berinisial K dan G, diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum pendidik di sekolahnya sendiri. Peristiwa yang terjadi pada Kamis (12/11/2026) ini melibatkan guru mata pelajaran olahraga dan guru Bahasa Indonesia. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukum memastikan akan melayangkan laporan pidana ke Polresta Pekanbaru.

Akibat tindakan tersebut, korban menderita sakit fisik serta mengalami trauma berat secara psikologis. K dilaporkan masih mengeluhkan sesak napas dan kesulitan tidur pascakejadian, bahkan menolak untuk kembali bersekolah.

Insiden bermula saat korban diduga mengalami tindakan fisik berupa penjambakan rambut serta pemukulan di bagian dada. Tindakan yang diduga dilakukan oleh dua orang tenaga pengajar ini dinilai tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk dalih mendisiplinkan murid.

“Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak, bukan tempat yang justru memicu trauma fisik maupun psikis,” tegas Nata Hedy Nyo, SE, SH, MH., dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner, mewakili pihak korban, dalam keterangan persnya, Sabtu (14/11/2026).

Pihak kuasa hukum yang juga terdiri dari Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H. menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sekaligus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Mereka juga merujuk sejumlah regulasi yang dilanggar, yaitu Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pihak korban berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini secara objektif, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga pendalaman kondisi medis dan psikologis korban. Pihak sekolah juga didesak bertanggung jawab penuh atas pemulihan trauma korban serta menjamin keamanan seluruh siswa di lingkungannya.

Hingga berita ini dimuat, awak media masih berupaya mengonfirmasi tanggapan dari pihak sekolah maupun oknum pendidik yang diduga terlibat dalam peristiwa ini.***