MEDAN, TintaKitaNews.com — Akses warga Gang Anggrek, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, menuju Jalan Seroja akhirnya kembali terbuka. Tembok yang selama lebih dari dua bulan menutup jalur umum itu dibongkar oleh Satpol PP Pemerintah Kota Medan pada Senin (9/11/2026), dan warga merayakannya dengan syukuran hangat pada Sabtu (14/11/2026).
Pembongkaran ini menjadi puncak perjuangan warga sejak 18 September 2026, ketika tembok yang didirikan pihak Syaiful Bahri dan pihak terkait tiba-tiba berdiri dan memutus akses utama pemukiman. Kini anak-anak kembali berangkat sekolah lewat jalur terdekat, ibu-ibu tak perlu berputar jauh ke pasar, dan jalur darurat bagi ambulans serta pemadam kebakaran kembali lewat tanpa hambatan.
Sebelumnya, keberadaan tembok itu tak sekadar memperpanjang jarak tempuh warga. Saluran air tertutup sehingga banjir kerap merendam rumah saat hujan deras. Warga juga cemas bagaimana jika ada tetangga yang sakit mendadak atau kebakaran terjadi? Jalur darurat terblokir total.
“Kami bukan meminta yang macam-macam, Bang. Kami hanya ingin jalan kami kembali. Jalan yang selama ini kami lalui dan sudah ada sejak dahulu,” kata Dongan mewakili warga.
Perjuangan ini tak berjalan sendirian. Kantor Hukum Pelita Konstitusi Medan di bawah pimpinan Dongan Nauli Siagian, S.H., M.H. mendampingi warga sejak awal, menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal proses hukum. Dukungan juga datang dari anggota DPRD Sumut Muniruddin Ritonga, S.HI., M.Ag. dan anggota DPRD Kota Medan Lailatul Badri, A.Md. yang turut memperjuangkan aspirasi warga meski bukan daerah pemilihannya.
“Terima kasih kepada Bapak Muniruddin Ritonga dan Ibu Lailatul Badri. Mereka telah mendengar dan memberikan perhatian terhadap persoalan yang kami hadapi,” ujar perwakilan warga, Ibu Atik dan Ibu Des.
Proses pembongkaran berjalan setelah tenggat waktu Surat Peringatan III berakhir pada Sabtu (7/11/2026). Kasatpol PP Kota Medan Muhammad Yunus, S.STP., berkomitmen menindaklanjuti dan menegaskan tembok itu berdiri di atas jalur umum yang statusnya tidak boleh ditutup sepihak.
Tim hukum juga menemukan hal penting, yakni luas lahan yang dikuasai saat ini mencapai 1.943 m², jauh melebihi Sertifikat Hak Milik nomor 2790 yang tercatat seluas 1.394 m². Permohonan penyesuaian batas lahan telah dikirim ke BPN Kota Medan, dan ada dugaan cacat prosedur pada proses jual-beli lahan terdahulu.
“Persoalan ini bukan sekadar soal tembok, melainkan kepastian hukum dan hak publik yang harus dijunjung tinggi. Kami tidak menginginkan konflik berkepanjangan, hanya penyelesaian yang adil dan transparan,” tegas Dongan saat itu.
Saat syukuran berlangsung diiringi doa bersama, pemotongan tumpeng, dan makan bersama, Dongan mengingatkan satu hal penting kepada warga: “Jangan sampai warga dipecah belah atau terpengaruh propaganda oknum yang tidak bertanggung jawab. Tembok boleh dibongkar, tetapi persaudaraan jangan sampai runtuh.”
Warga pun berharap ini bukan sekadar soal akses jalan yang kembali mulus. “Kami ingin saling menyapa, saling membantu, dan hidup berdampingan seperti dahulu,” ucap mereka serentak.
Hingga berita ini dimuat, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait dari sisi pemilik lahan. Pengawalan kasus dinyatakan belum selesai sebelum akses publik benar-benar terjamin keberlangsungannya.***
