JAKARTA – Konflik bersenjata di Iran berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian global dan Indonesia, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah yang sudah mendekati batas maksimal.
Hal itu disampaikan oleh ekonom sekaligus Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan yang dipandu jurnalis Darmawan Sepriyossa, Jumat (14/3/2026).
“APBN sekarang ditetapkan defisit 2,68 persen, sedangkan batas yang dibolehkan undang-undang adalah 3 persen. Artinya ruang fiskal kita sangat terbatas jika terjadi guncangan,” ujar Anthony.
Menurutnya, konflik yang berpotensi berlangsung lama dapat memicu kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Jika jalur distribusi energi global terganggu, harga minyak diperkirakan dapat menembus 120 hingga 150 dollar AS per barel.
Kenaikan harga minyak akan berdampak langsung terhadap inflasi dan beban subsidi energi dalam negeri, serta memicu efek berantai mulai dari kenaikan biaya logistik, harga bahan baku industri, hingga daya beli masyarakat.
“Dampaknya bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga pada inflasi dan tekanan terhadap fiskal negara,” katanya.
Tekanan fiskal diperkirakan akan semakin besar jika penerimaan negara tidak mencapai target, yang berpotensi membuat defisit anggaran melampaui batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Anthony memperkirakan defisit dapat meningkat hingga kisaran 3,5 persen hingga 3,75 persen jika tidak ada penyesuaian kebijakan belanja.
Dalam situasi tersebut, pemerintah menghadapi dua pilihan utama, yaitu mengurangi subsidi yang berpotensi menaikkan harga atau menekan belanja negara. Salah satu pos belanja yang dapat dievaluasi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sekitar Rp335 triliun, yang melebihi total subsidi energi dan lainnya sebesar Rp318 triliun.
“Pertanyaannya kemudian adalah mengapa program ini tetap dijalankan ketika kondisi fiskal menghadapi berbagai tekanan,” ujarnya, menambahkan bahwa program tersebut di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 namun belum memiliki alokasi anggaran yang jelas saat penyusunan APBN hampir selesai.
Di sisi lain, kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) akibat lonjakan harga energi dapat memberikan tambahan penerimaan negara, namun juga berpotensi meningkatkan beban masyarakat melalui kenaikan harga energi domestik atau minyak goreng.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pengendalian harga dan optimalisasi penerimaan negara, termasuk melalui kebijakan pajak atau bea ekspor yang lebih progresif saat harga komoditas melonjak tinggi.
Anthony menekankan bahwa koordinasi antar kementerian ekonomi menjadi kunci untuk menghadapi potensi guncangan, serta pentingnya komunikasi pemerintah kepada publik agar tidak memicu spekulasi. Ia juga mengingatkan bahwa jika konflik berlangsung lebih dari enam bulan, risiko krisis ekonomi global akan semakin besar sehingga perlu adanya kesiapan mitigasi sejak dini.
Tinggalkan Balasan