BANTEN – Pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Lebak, yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah menjadi sorotan publik. Bahkan, beberapa waktu lalu puluhan Mahasiswa melakukan Aksi Demonstrasi terkait dugaan adanya temuan BPK RI pada LKPD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran (TA) 2024 di sejumlah proyek jalan desa yang diduga tidak sesuai spesifikasi.
Dalam aksinya, Idham selaku Ketua Kumala Perwakilan Rangkasbitung menilai Kepala DPUPR Lebak tidak becus bekerja sehingga menyebabkan penyimpangan dengan adanya temuan BPK.
“Temuan BPK tersebut sangat luar biasa yakni sekitar Rp1,9 miliar, bahkan hampir Rp2 miliar, dampak dari proyek jalan desa yang diduga penuh manipulasi dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Jelas ini ada kerugian negara,” katanya.
“Kami juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kontraktor nakal dan konsultan pengawasan yang terlibat dalam manipulasi mutu dan spesifikasi teknis proyek,” sambungnya.
Sepdi Hidayat, koordinator aksi menambahkan terkait dengan kejanggalan 11 temuan BPK RI, Kumala menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan PUPR dan Kontraktor.
“Saya kira sangat tidak logis ketika kesalahan yang sama yakni ketidaksesuaian spesifikasi ditemukan di 11 proyek pengerjaan jalan desa, tidak mungkin juga kontraktor pelaksana seberani itu melakukan tindakan pengurangan Volume dan Mutu proyek, Pengawas kemana saja sampai tidak mengetahui satupun kesalahan dari 12 proyek pengerjaan yang diadakan oleh DPUPR,” imbuhnya.
Menurutnya, dengan adanya kejanggalan, seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Lebak serta Bupati segera turun tangan menindaklanjuti temuan BPK yang diduga bukanlah kesalahan administratif melainkan dugaan adanya pelanggaran yang menyebabkan adanya kerugian negara.
“Karena semua tidak logis dan rasional, ini bukan lagi kesalahan administratif, melainkan perencanaan penyelewengan anggaran yang terstruktur, kami menduga bahwa telah terjadi upaya penyelewengan yang secara sengaja dilakukan demi memperkaya diri pribadi atau kelompok, dan jika dugaan ini benar, maka dapat kita katakan bahwa fenomena ini adalah tindak pidana korupsi. Untuk itu, kami meminta kepada APH khususnya Kejaksaan Lebak agar segera menindaklanjuti yakni melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Kemudian Bupati Lebak juga saya kira harus melakukan evaluasi total terhadap kinerja pegawai DPUPR Kabupaten Lebak,” jelas Sepdi.
Ia menegaskan, Kumala akan melakukan tindakan lebih lanjut berupa pelaporan ke Kejari lebak.
“Kabur menghindari aspirasi rakyat merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR dan Pegawai PUPR lainnya, kedatangan kami ke kantor seperti dianggap kedatangan para perusuh. Ini adalah bentuk sikap pengecut dari Kadis PUPR Kabupaten Lebak. Oleh karena itu saat ini kami tegaskan bahwa gerakan ini bukan gerakan awal dan akhir, melainkan gerakan pembuka terhadap gerakan-gerakan yang lebih besar. Langkah selanjutnya yang akan kami lakukan mungkin membuat laporan pengaduan terkait dugaan penyelewengan anggaran ini, kami berharap dengan begitu Kejaksaan bisa segera turun tangan,” tandasnya.
Sementara itu, pihak DPUPR Kabupaten Lebak hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Diketahui, akibat susah ditemui demi tegaknya UU Pers dan Transparansi terhadap publik, awak Media mencoba mengirimkan surat Wawancara tertulis kepada DPUPR Lebak namun sayangnya mereka bungkam tak bergeming.
Di sisi lain, BPK RI Perwakilan Provinsi Banten ketika dikonfirmasi melalui Humasnya, menyarankan awak media untuk mengecek secara langsung dengan mengirimkan link PPID.
“Waalaikumsalam silahkan kang melalui EPPID ya,” singkat Denis.
Hingga berita ini diterbitkan, awak Media masih mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.
