MADIUN – Tim Penilai Mandiri (TPM) dari Inspektorat Jenderal hari ini Kamis (31/8) melaksanakan penilaian mandiri verifikasi lapangan kepada satker yang akan diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2023. Kamis (31/8/2023).
Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) I Madiun merupakan salah satu satker dari 6 satker di Jawa Timur yang dinilai oleh TPM Inspektorat jenderal diusulkan ke Menpan-RB untuk memperoleh predikat WBK.
Dari pantauan, TPM yang dipimpin oleh Pengendali Teknis Andriyanto mengawali verifikasi lapangan dengan meninjau langsung kegiatan tatap muka dan penitipan barang di sentra layanan publik Lapas I Madiun dan dilanjutkan dengan peninjauan di fungsi bidang lain seperti layanan aduan, program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian serta seluruh tugas teknis yang dilaksanakan di Lapas I Madiun khususnya untuk memastikan pelayanan sudah memenuhi kriteria satker WBK.
Di sela-sela kesibukannya Andriyanto juga menuturkan bahwa, dari hasil peninjauan di lapangan, TPM mengapresiasi proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi, karena adanya perubahan yang luar biasa dari beberapa waktu yang lalu.
“TPM menilai pelayanan petugas Lapas I Madiun cukup profesional dan responsif dalam melayani masyarakat dan program program pembinaan warga binaan cukup berkembang, terbaru dilaksanakan program pendidikan D1 Teologi, kejar paket A, B, C dan Pendidikan S1 bagi warga binaan,” imbuh Andriyanto.
“Sebuah peningkatan yang luar biasa terhadap kinerja teman teman Lapas I Madiun, peningkatan kualitas pelayanan yang professional sangat dirasakan saat kami meninjau kegiatan pelayanan kunjungan tadi, dari testimoni pengunjung juga merasakan pelayanan yang memuaskan di Lapas I Madiun,” tambahnya.
“Kami harap proses pembangunan ZI terus ditingkatkan sehingga harapannya Satker Kemenkumham ikut menyumbangkan sebagai satker yang menjalankan tata keola pemerintah yang baik bebas dari praktik pungli,” tutupnya.
