JAKARTA, TIntaKitaNews.com – Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, melontarkan kritik tajam dan dukungan penuh terhadap tuntutan demonstrasi yang menyoroti dugaan krisis pengelolaan di lingkungan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pernyataan tegas itu disampaikannya kepada wartawan di kediamannya, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Kasihhati, persoalan yang melanda PLN saat ini bukan sekedar kesalahan manajemen biasa, melainkan indikasi penjarahan terstruktur dan sistematis yang berkedok jabatan.
“Apa yang terjadi bukan lagi kelalaian biasa, melainkan penjarahan besar-besaran yang terorganisir. Sejak Darmawan Prasodjo menjabat Direktur Utama pada 2021, kerugian terus meningkat signifikan yakni dari Rp28,1 triliun, Rp36,7 triliun, Rp42,9 triliun, Rp48,3 triliun, Rp51,2 triliun, dan diprediksi tembus di atas Rp55 triliun pada 2026. Ini bukan kebetulan, melainkan bukti aset negara dijadikan sapi perah segelintir orang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peristiwa pemadaman listrik total (blackout) yang melumpuhkan wilayah Sumatera beberapa bulan silam. Menurutnya, peristiwa itu bukan sekedar kecelakaan teknis, melainkan dampak dari rusaknya sistem akibat pengelolaan yang buruk.
“Blackout itu bukan hal tak terduga. Ini akibat kelalaian berat, bahkan diduga ada unsur kesengajaan dalam sistem yang sudah korup. Bagaimana mungkin sistem pengamanan otomatis gagal total? Ini membahayakan nyawa dan ekonomi rakyat, namun tak ada pertanggungjawaban jelas dari pucuk pimpinan,” ujarnya.
Selain kerugian operasional, dugaan penyelewengan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) turut menjadi sorotan utama. Kasihhati menduga dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat justru dialihkan melalui berbagai modus.
“Yang paling kejam: di tengah rakyat berjuang menghadapi beban ekonomi, tercium dugaan korupsi dana CSR. Dana yang seharusnya meringankan beban diduga dikorupsi lewat proyek fiktif, penggelembungan anggaran, dan kongkalikong dengan pihak terkait. Ini kejahatan yang menginjak hak hidup rakyat,” tandasnya.
Sejalan dengan tuntutan massa aksi, organisasi yang dipimpinnya mendesak langkah tegas dan menyeluruh. Ia meminta pemerintah segera memberhentikan dan memeriksa secara mendalam Dirut Darmawan Prasodjo.
“Kami mendukung sepenuhnya tuntutan massa. Segera copot dan periksa Dirut PLN tanpa kompromi. Usut tuntas keterkaitannya dengan pemadaman besar di Sumatera. Copot pula Direktur SDM Yusuf Didi Setiarto yang memberhentikan pimpinan daerah secara sepihak tanpa prosedur sah, yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan demi melindungi kelompoknya,” desaknya.
Selain pergantian pimpinan, ia juga menuntut dilakukannya audit independen yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap seluruh pengelolaan dana CSR serta anggaran pengadaan barang dan jasa.
Di akhir pernyataannya, Kasihhati menyampaikan ultimatum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta jajaran manajemen PLN agar tidak meremehkan gelombang kemarahan publik.
“Kemarahan rakyat bukan gertakan kosong. Kami mendesak ada tindakan nyata, bukan sekadar janji. Usut tuntas dugaan pencurian kekayaan negara di PLN agar keadilan benar-benar ditegakkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat yang telah lama dibohongi dan diperas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi terkait pernyataan tersebut kepada pihak manajemen PLN dan instansi terkait masih terus dilakukan oleh awak media.
Tinggalkan Balasan