JAKARTA – Puluhan Mahasiswa melakukan gerakan aksi demontrasi didepan kantor KPK, menjadi sorotan publik. Pasalnya, dalam aksi tersebut, Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Madura (KMM) se-Jabodetabek bergerak untuk mendesak Komite Pemberantas Korupsi (KPK) agar melakukan pemeriksaan secara ketat dan tidak berhenti mengusut tuntas dugaan kuat perkara korupsi yang di lakukan beberapa Oknum Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) terkait anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.

Dalam aksi tersebut, mereka memampang gambar dan foto spanduk  oknum yang dinilai terlibat dugaan Korupsi Dana Hibah kasus suap Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Masa aksi meminta kepastian hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap salah seorang yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Jawa Timur dan perkara ini telah di sidangkan.

Menurutnya, bahwa dalam perjalanan nya terdapat temuan-temuan serta fakta-fakta yang menyatakan keterlibatan dari beberapa oknum anggota DPRD Jawa Timur lain nya. Akhir-akhir ini beredar di media sosial keterlibatan beberapa oknum anggota DPRD Jawa Timur salah satunya dari dapil Madura namanya tertera didalam catatan pribadi Terpidana Sahat bernisial M, akan tetapi sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan tindakan hukum kepada terduga salah satu pelaku tersebut.

Adanya ketidak seriusan KPK dalam menangani kasus tersebut, kini Komite Mahasiswa Madura (KMM) Se – Jabodetabek melakukan aksi demontrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jl. Kuningan Persada, No. Kav 4, RT/RW 001/006, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Kamis 13 Mei 2024 Pukul 11.00 WIB.

Selain itu, dalam aksi tersebut,  mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Madura Se -Jabodetabek ini juga mendesak KPK untuk menangkap dan memeriksa oknum- oknum DPRD Jatim yang terlibat dalam masalah tersebut.

Faris selaku Koordinator aksi menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa yang tergabung dalam KMM Se Jabodetabek ini ingin meminta penjelasan serta konfirmasi agar hal tersebut tidak berlangsung dan membuat penyakit bagi bangsa dan negara terutama di Wilayah Madura.

Dalam hal ini, kehadiran KMM ingin mengkonfirmasi agar ketahapan orde tersebut tidak menular serta tidak menjadi penyakit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi masyarakat madura.

Berikut tuntutan yang dibuat oleh mahasiswa se-Jabodetabek yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Madura (KMM) diantaranya sebagai berikut :

– Mendesak KPK untuk terus melanjutkan pemeriksaan perkara korupsi Dana Hibah Provinsi Jatim, karena mahasiswa menduga ada banyak oknum anggota DPRD terlibat tapi tidak di tindak lanjuti.

– Memeriksa nama-nama yang terindikasi Korupsi yang sudah beredar luas. Diantaranya, Gigih, Wahid, Fauzan Malang, Fauzan Bangkalan, Machfud, H.Rofik dan Gus Mamak.

Hal ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi Pencalonan pada Pilkada 2024 Terduga Koruptor.

“Ini bentuk kekhawatiran kami apalagi menyangkut Pilkada 2024, khususnya di wilayah Madura dan Sampang. Kami tidak ingin mendekati pesta demokrasi pada pilkada 2024 para terduga pelaku yang terlibat dalam bancakan korupsi dana hibah ikut menjadi salah satu calon dan bisa menjadi pemimpin di daerah utamanya di madura khususnya di sampang,” jelas Faris.

“Untuk itu, kami minta kepada KPK segera mengusut tuntas permasalahan Korupsi Dana Hibah tersebut, karena hampir selama 1 tahun berjalan Kasus tersebut belum ada penanganan dan oknum-oknum tersebut masih dibiarkan,” tegasnya.

“Persoalan Korupsi Dana Hibah, Dana Hibah yang teman-teman harus ketahui, Dana Hibah yang hampir 1 tahun bergulir kasusnya, namun sampai detik ini masih tetap melenggang oknum-oknum yang punya keterlibatan bagaimana dan merampas dana hibah itu sendiri,” jelasnya.

“Dan kita disini membawa nama-nama legislatif yang dalam hal ini Ra Mamak berserta kroni-kroninya, namun disini yang kita takutkan bagaimana nama R Mamak atau Muhammad bin Muafi Zaini. Dalam hal ini memiliki kepentingan maju di Pilkada di 2024, yang kami takutkan dia sebagai oknum ataupun terduga melakukan korupsi,” tuntasnya.

Dari pantauan, Aksi berlangsung damai diakhiri dengan pembacaan Petitum dan harapan agar Indonesia bisa bebas dari praktik Korupsi yang merugikan negara dan rakyat.