KEPULAUAN RIAU – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, menegaskan dukungan penuh TNI Angkatan Darat terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional dan menindak tegas praktik ilegal, termasuk penyelundupan beras yang merugikan negara dan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai beliau mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, di Kabupaten Karimun pada 19 Januari 2026 sebagai puncak rangkaian kunjungan kerja intensif di Provinsi Kepulauan Riau selama 15 hingga 19 Januari 2026.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa penyitaan 1.000 ton beras selundupan oleh aparat di wilayah Kepri merupakan kasus yang perlu ditindak tegas. “Praktik penyelundupan merugikan petani nasional dan mengganggu tujuan swasembada pangan, sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi,” ujarnya.
Pangdam menjelaskan bahwa kehadiran TNI di wilayah perbatasan tidak hanya terkait tugas pertahanan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas logistik pangan.
Sebelumnya, pada 17 Januari 2026, Pangdam mengunjungi Kodim 0315 Tanjungpinang dan memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit, PNS TNI, serta anggota Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIX/TT. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika global dan kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi tantangan tugas khususnya di wilayah perbatasan yang mencerminkan komitmen pimpinan terhadap pembinaan personel di tingkat teritorial.
Agenda kunjungan kerja dimulai pada 15 Januari 2026 dengan peninjauan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Batam, bersama pemangku kepentingan daerah dan mitra pembangunan. Pembangunan KDKMP merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi produktif yang menjadi prioritas nasional.
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan pendekatan menyeluruh antara pembinaan satuan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan sinergi lintas sektor pemerintahan serta penegakan hukum yang memperkuat peran TNI sebagai alat negara yang adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan stabilitas wilayah strategis Kepulauan Riau.
Tinggalkan Balasan