JAWA TIMUR – Ketua Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) Achmad Rifa’i menyampaikan sejumlah keluhan terkait kinerja Bea dan Cukai Madura yang dinilainya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penanganan peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Madura. Aspirasi tersebut disampaikan dalam tatap muka bersama anggota Komisi XI DPR RI Dr. Eric Hermawan, M.T., M.M., Rabu (24/12) di sebuah kafe kawasan Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kabupaten Sampang.
Acara yang dihadiri aktivis, tokoh masyarakat, dan warga setempat itu, Rifa’i menyatakan peredaran rokok ilegal di Madura masih ditemukan di berbagai wilayah dan belum menunjukkan penurunan signifikan. Kondisi itu dianggap sebagai indikator perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan dan cukai.
Selain itu, GASI juga menyoroti keterbatasan informasi publik terkait hasil penindakan Bea Cukai Madura. Data mengenai jumlah penindakan, barang bukti, dan tindak lanjut hukum terhadap pelanggaran cukai dinilai belum tersampaikan secara terbuka.
Lebih lanjut, Rifa’i mengungkapkan kekhawatiran terkait penanganan beberapa kasus rokok ilegal. Ia menyebut beberapa armada pengangkut barang yang ditangkap aparat penegak hukum (APH) dan diserahkan ke Bea Cukai Madura, ternyata kembali beroperasi tanpa penjelasan yang diketahui publik.
“Banyak penangkapan dilakukan APH, namun setelah diserahkan ke Bea Cukai Madura, armada pengangkutnya kembali keluar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat dan perlu penjelasan yang transparan,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif serta melemahkan upaya pemberantasan rokok ilegal dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.
Melalui forum tersebut, GASI meminta Komisi XI DPR RI menjalankan fungsi pengawasan maksimal dengan mendorong evaluasi kinerja Bea Cukai Madura dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses penanganan pelanggaran cukai.
Menyikapi hal itu, Eric Hermawan menyatakan akan menampung dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan. “Kami mendukung penyampaian aspirasi seperti ini. Informasi dari masyarakat dan aktivis merupakan masukan penting yang bersumber dari kondisi di lapangan,” katanya.
Tatap muka tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat dalam membahas persoalan keuangan negara, perpajakan termasuk penanganan rokok ilegal di Madura.
Tinggalkan Balasan