LEBAK – Kepala Desa Kaduagung Barat, Wisbahul Ulum, menjadi sorotan setelah diduga tidak menepati janjinya untuk memberikan klarifikasi terkait proyek pembangunan Balai Kemasyarakatan yang sedang dalam sorotan. Ketidak hadirannya ini mengecewakan DPC LSM Banten Corruption Watch (BCW) Lebak dan sejumlah awak media yang telah hadir untuk mendapatkan informasi yang berimbang.
Sebelumnya, proyek pembangunan Balai Kemasyarakatan senilai Rp 549.690.000 di Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, menjadi perhatian publik setelah BCW menyoroti dugaan penggunaan material yang tidak sesuai standar.
Ketua LSM BCW Kabupaten Lebak, Deni Setiawan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penggunaan bondek yang diduga terlalu tipis pada lantai 2 bangunan, yang berpotensi membahayakan keamanan bangunan dan merugikan keuangan negara.
Menanggapi sorotan tersebut, Kades Wisbahul Ulum sebelumnya berjanji akan menghadirkan tim teknis, termasuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan Pendamping Desa, untuk memberikan penjelasan terkait detail kegiatan dan konstruksi proyek. Namun, hingga waktu yang dijanjikan, Kades Ulum tidak hadir dan tidak memberikan kabar lebih lanjut.
Ketua DPC LSM BCW Lebak, Deni Setiawan, menyatakan kekecewaannya atas ketidakprofesionalan Kades Ulum. “Kami sangat menyayangkan sikap Kades yang tidak menepati janji. Padahal, kami dan teman-teman media sudah meluangkan waktu untuk hadir. Ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah desa,” ujarnya.
Deni menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan akan melaporkan temuan dugaan penyimpangan ini kepada Inspektorat Kabupaten Lebak dan Kejaksaan Negeri Lebak untuk investigasi lebih lanjut. “Kami berharap pihak berwenang segera bertindak cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kades Wisbahul Ulum terkait ketidak hadirannya dalam agenda klarifikasi tersebut. Awak media masih berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
