PEKANBARU – Sekretaris Jenderal DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN), Frans Sibarani, mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk mengevaluasi kinerja Taufik Hidayat, S.STP, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Riau. Desakan ini muncul akibat dugaan Taufik yang kerap absen dari kantor sejak dilantik beberapa bulan lalu.
Frans Sibarani mengungkapkan kekecewaannya setelah beberapa kali mendatangi Dinas Pendidikan Riau, namun tidak pernah berhasil menemui Taufik Hidayat di ruang kerjanya. Bahkan, ia menyebutkan bahwa ruangan Kabid SMK tersebut kini terkunci dengan sistem sidik jari.
“Sudah berulang kali saya datang ke Disdik, tapi Kabid SMK tidak pernah ada di tempat. Ini sangat aneh, mengingat bidang SMK itu strategis dan memiliki banyak program. Seharusnya jabatan ini diisi oleh orang yang benar-benar memahami dunia pendidikan, bukan sekadar numpang jabatan,” tegas Frans pada Minggu (9/11/2025).
SPKN juga menyoroti keputusan mantan Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang menunjuk Taufik Hidayat, seorang pejabat dengan latar belakang non-pendidikan, sebagai Kabid SMK. Frans berpendapat bahwa dunia SMK memiliki karakteristik yang berbeda dengan SMA, dengan berbagai jurusan dan program teknis yang memerlukan pemahaman vokasi yang mendalam.
“Dunia SMK itu sangat berbeda dengan SMA. Banyak jurusan dan program teknis yang memerlukan pemahaman vokasi. Jadi, tidak tepat jika posisi ini dipegang oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut,” ujarnya.
Sebagai informasi, Taufik Hidayat dilantik bersama 30 pejabat eselon III Pemprov Riau pada 15 Mei 2025, menggantikan Dr. Arden Simeru, S.Pd., M.Kom, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Riau. Frans juga menyinggung bahwa Taufik diduga mengikuti jejak pendahulunya yang juga sering tidak berada di kantor.
“Taufik ini mungkin meniru jejak Arden Simeru, yang dulu juga sering tidak ada di kantor. Jangan-jangan memang ada kantor lain di luar lingkungan Disdik?” tanyanya.
SPKN juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, yang dinilai turut memperburuk situasi. Frans menduga bahwa persoalan ini sudah lama diketahui oleh pejabat Pemprov Riau, namun tidak ada tindakan tegas yang diambil pada masa pemerintahan sebelumnya.
Apresiasi diberikan kepada Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang menunjukkan ketegasan terhadap bawahannya yang tidak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dalam rapat perdana bersama kepala OPD pada Kamis (6/11/2025), SF Hariyanto bahkan menegur keras Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, terkait ketidakterbukaan dan kinerja yang dianggap tidak profesional.
“Kami mendukung langkah Plt Gubri SF Hariyanto yang berani menegur bawahannya. Kami juga berharap beliau segera mengevaluasi Kabid SMK yang jarang masuk kantor, agar dunia pendidikan SMK di Riau bisa lebih baik,” pungkas Frans.
Saat ini, awak media masih berupaya untuk mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi lebih lanjut.
Tinggalkan Balasan