SERANG – Muslik, sopir ambulans Desa Pagintungan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, mengaku belum pernah menerima honor sejak tiga tahun terakhir, tepatnya sejak Kepala Desa saat ini mulai menjabat. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menyulitkannya dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Honor Muslik seharusnya dibayarkan setiap tiga bulan melalui alokasi Dana Desa (ADD) Pagintungan. Namun hingga kini, meski telah berulang kali menanyakan kepada Kepala Desa, honor tersebut belum juga diterima.
“Semenjak Ibu Kades menjabat, sudah tiga tahun saya belum pernah menerima honor sebagai sopir ambulans. Saya masih menunggu dan sangat berharap segera diberikan,” ungkap Muslik kepada media, Minggu (20/7/2025).
Menurut Muslik, dampak dari tidak adanya upah yang diterimanya, saat ini dirinya sangat kesulitan menjalankan tugasnya secara maksimal karena tidak adanya dukungan honor yang seharusnya menjadi haknya.
“Saya tidak tahu kenapa sampai sekarang belum juga datang dibayar. Apa sih kendalanya? Tolong, Bang, cari tahu,” ujarnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Pagintungan Hj. Sumyanah belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan terkait dugaan ini. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Serang segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, demi menjaga profesionalisme pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Di sisi lain, menanggapi hal persoalan tersebut, Plt. Camat Jawilan, Usman, S.Pd., menyatakan akan segera memanggil Kepala Desa Pagintungan guna meminta klarifikasi.
“Nanti saya panggil dulu Kepala Desanya untuk menjelaskan duduk perkaranya. Jadi jangan langsung men-judge. Kalau memang benar ada keterlambatan pembayaran honor, saya harap pihak desa segera menyelesaikannya agar tidak menjadi polemik,” tegas Usman.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya peran sopir ambulans dalam pelayanan kesehatan darurat di desa. Ketidakjelasan pembayaran honor selama bertahun-tahun tentu dapat mengganggu pelayanan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
Hingga berita ini diterbitkan, awak Media masih mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.
