SERANG – Pengaduan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam kegiatan pengadaan website desa di Kabupaten Serang hingga kini belum mendapat respons serius dari Polda Banten. Sikap diam ini memunculkan tanda tanya dan kekecewaan di kalangan pelapor serta publik yang menanti kepastian hukum atas kasus yang diduga merugikan keuangan desa hingga puluhan miliar rupiah, demikian disampaikan Nagita dari Forum Masyarakat Serang Bersatu (FORMASAT) Selasa (8 April 2025).
Menurut Nagita, laporan yang telah disampaikan sejak Februari 2025 itu memuat dugaan keterlibatan oknum pejabat yang diduga melakukan gratifikasi dengan mengarahkan pihak desa agar menggunakan jasa penyedia tertentu, yakni PT Wahana Semesta Multimedia Banten (WSMB). “Kegiatan pembuatan website desa tersebut menelan anggaran fantastis, yakni sekitar Rp97 juta per desa. Angka tersebut dinilai sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan biaya pembuatan website desa di daerah lain yang jauh lebih rendah,” ujarnya.
Pihak FORMASAT mengaku kecewa terhadap sikap Polda Banten yang dianggap enggan memproses laporan tersebut. “Kami memiliki bukti yang jelas: surat dugaan gratifikasi, keterangan saksi, dan bukti pembayaran. Tapi sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda laporan itu diproses. Malah dilempar ke Polres, padahal ini menyangkut oknum yang diduga punya jaringan kuat di tingkat provinsi,” jelas Nagita.
Ia menekankan bahwa laporan ini semestinya ditangani langsung oleh Polda Banten karena kasusnya menyangkut lintas desa dan berpotensi melibatkan pejabat dengan kekuasaan yang lebih tinggi. “Jika dikalkulasikan, 265 desa dikali Rp97 juta, maka potensi kerugian negara bisa mencapai hampir Rp25,7 miliar. Ini bukan angka kecil,” katanya.
Nagita juga menyatakan bahwa jika laporan masyarakat dengan bukti yang kuat terus diabaikan, akan muncul kesan bahwa aparat penegak hukum sedang melindungi pihak-pihak tertentu. “Kalau laporan masyarakat saja tidak ditindak, lalu bagaimana publik bisa percaya pada hukum. Bahkan, mirisnya saat ini belum ada tanggapan resmi dari Polda Banten mengenai alasan tidak ditindaklanjutinya laporan tersebut,” imbuhnya, sebelum menambahkan: “Kami mendesak Kapolda Banten untuk memberikan penjelasan terbuka demi menjaga integritas dan transparansi institusi kepolisian.”
Sementara itu, aktivis Anti Korupsi dari Serang, Asef Kuncir, turut menyoroti kasus ini sebagai sinyal kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. “Ini bukan soal laporan saja. Ini soal kredibilitas dan keberanian institusi hukum dalam menindak pelanggaran. Kalau ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.
Tinggalkan Balasan