PANDEGLANG, TintaKitaNews.com – Pada hari jadi ke-152 tahunnya, Kabupaten Pandeglang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai sektor pembangunan. Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Pandeglang Masa Juang 2026–2027, Sahrul Muhtarom, menegaskan bahwa kepemimpinan pasangan Dewi–Iing gagal membawa arah perubahan bagi daerah tersebut.
“152 tahun bukan usia yang muda. Tapi yang kita lihat hari ini adalah stagnasi, bahkan kemunduran di berbagai sektor. Ini bukan lagi sekadar kekurangan, ini adalah kegagalan kepemimpinan,” tegas Sahrul dalam keterangan persnya pada Rabu (01/04/2026).
Data tahun 2025 menunjukkan kondisi sosial ekonomi daerah masih memprihatinkan. Angka kemiskinan berkisar 9%, menjadikan Pandeglang salah satu daerah termiskin di Provinsi Banten. Hal ini diperkirakan akibat kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak efektif dan tidak menyentuh akar persoalan.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berada di rentang 7,5%–8%. Angka tersebut mencerminkan lemahnya strategi pemerintah daerah dalam membuka lapangan kerja dan menarik investasi.
Kualitas pembangunan manusia juga stagnan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 berada di kisaran 66–67, tergolong rendah dan tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Banten maupun nasional yang sudah di atas 70. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat masih jauh dari layak.
“IPM rendah itu artinya rakyat tidak cukup sehat, tidak cukup terdidik, dan tidak cukup sejahtera. Ini bukti nyata bahwa pembangunan di Pandeglang gagal menyentuh hal paling mendasar,” ucapnya.
Rendahnya capaian pembangunan juga berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Persoalan klasik seperti infrastruktur rusak, akses pendidikan terbatas, layanan kesehatan belum optimal, dan minimnya lapangan kerja masih terus dikeluhkan.
“Bagaimana masyarakat mau puas, jika persoalan yang dihadapi hari ini sama dengan 5 sampai 10 tahun yang lalu? Tidak ada perubahan signifikan, tidak ada terobosan nyata,” lanjut Sahrul.
Ia juga menyoroti bahwa arah kebijakan pembangunan selama ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, dinilai tidak merata dan lebih bersifat administratif serta seremonial.
“Jika dalam 152 tahun kita masih bicara soal kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, dan IPM rendah, maka yang harus dipertanyakan adalah arah kepemimpinan daerah itu sendiri,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih dalam upaya mengonfirmasi pernyataan tersebut kepada pihak-pihak terkait.
Tinggalkan Balasan