SERANG, TintaKitaNews.com – Sejumlah aktivis mengeluarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Banten, menyatakan bahwa berbagai acara yang mengusung kedekatan dengan masyarakat hanya bersifat simbolik dan tidak diimbangi upaya nyata untuk mengatasi persoalan sosial yang mengganjal. Peringatan ini disampaikan pada hari Sabtu (21/3/2026), seiring dengan munculnya data resmi yang menunjukkan kondisi belum menguntungkan bagi sebagian besar warga.
Aldi Julian, aktivis gerakan advokasi masyarakat, menegaskan bahwa pendekatan seremonial tidak cukup untuk menjawab kebutuhan riil warga yang terus meningkat.
“Kita membutuhkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan, bukan hanya acara-acara yang lebih mengutamakan bentuk daripada substansi. Banyak kegiatan yang mengklaim dekat dengan masyarakat, tapi tidak menyentuh akar masalah,” ujarnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat angka kemiskinan provinsi ini mencapai 18%, dengan angka tertinggi di Kabupaten Lebak (23,5%) dan Pandeglang (21,2%). Menurut Aldi Julian, program bantuan sementara tidak mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat secara mendasar.
“Pembagian sembako atau uang tunai setiap beberapa bulan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita butuh program pengembangan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan akses modal yang mudah bagi UMKM,” jelasnya.
Selain kemiskinan, tingginya angka pengangguran juga menjadi titik sorotan. Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Banten mencapai 8,2%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,5%. Sebagian besar adalah lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keahliannya.
“Pemerintah sering mengumumkan telah menciptakan ribuan lapangan kerja, namun kenyataannya sebagian besar adalah pekerjaan tidak tetap dengan upah di bawah UMR. Belum ada langkah strategis untuk mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara besar-besaran dan berkualitas,” ungkap Aldi Julian.
Kesenjangan pembangunan juga menjadi masalah serius. Wilayah perkotaan seperti Serang, Tangerang, dan Cilegon mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sementara daerah pedalaman di sejumlah wilayah Lebak masih kekurangan akses jalan layak, pasokan listrik stabil, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan memadai.
“Pembangunan yang terpusat hanya di wilayah perkotaan akan semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga tentang keadilan,” tegas Aldi Julian.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya rencana aksi yang jelas, terukur, dan memiliki target waktu pasti, serta transparansi dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban program yang diluncurkan.
“Kita siap bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan adil, asalkan ada komitmen nyata dan tidak hanya sebatas retorika atau acara simbolik,” tandas Aldi Julian.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih dalam proses mengonfirmasi keterangan dari pihak terkait.
Tinggalkan Balasan