PEKANBARU, TintakitaNews.com – Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau bersama PT Agrinas Palma Nusantara diselenggarakan pada Selasa (24/2/2026) di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan bertujuan menyamakan persepsi terkait pengelolaan aset hasil penertiban kawasan hutan.
Hadir dalam pertemuan strategis tersebut antara lain Plt. Gubernur Provinsi Riau Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T., Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP, Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Mayjen TNI (Purn) Cucu Sumantri, M.H., Ketua DPRD Provinsi Riau, Kapolda Riau, Kajati Riau, Danrem 031/Wira Bima, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Riau menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung kebijakan pusat terkait pengelolaan aset tersebut sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara menjelaskan bahwa BUMN tersebut mendapat penugasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk mengelola aset negara secara sementara. Tujuan pengelolaan adalah menjaga nilai ekonomi aset dan mencegah kerusakan lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Berbagai pihak yang hadir menekankan pentingnya kepastian hukum, pelibatan masyarakat tempatan, profesionalisme kerja sama operasional (KSO), serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk mencegah konflik sosial.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan bahwa tindak lanjut konkret menjadi kunci utama dari hasil pertemuan. Ia mendukung pembentukan common center atau pusat koordinasi terpadu, penyusunan action plan yang jelas, serta tim komunikasi untuk menyamakan narasi publik.
“Pengelolaan ini harus dipandang sebagai solusi strategis bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi solid, transparansi, serta komunikasi berkesinambungan agar tidak memunculkan konflik baru,” tegas Pangdam.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan memperkuat sinergi lintas sektor, membentuk tim terpadu, serta melaksanakan tindak lanjut melalui forum diskusi dan koordinasi teknis. Kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Tinggalkan Balasan