LEBAK – Proyek Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Sengketa lahan yang tak kunjung usai dengan warga Desa Bungurmekar, Kecamatan Sajira, memicu keprihatinan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, sejumlah aktivis di Banten menyatakan kesiapan mendampingi warga dalam memperjuangkan hak mereka, bahkan hingga ke Istana Negara.
Sepdi Hidayat, aktivis asal Lebak, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi yang dialami warga Bungurmekar. Menurutnya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, justru menimbulkan masalah baru berupa sengketa lahan yang merugikan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi warga Desa Bungurmekar. Oleh karena itu, kami sepakat memberikan dukungan penuh kepada warga Bungurmekar yang saat ini sedang berjuang mencari keadilan,” ujar Sepdi, Selasa (4/11/2025).
Sepdi menambahkan, kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengindikasikan belum adanya solusi yang adil bagi warga. “Kami mengecam tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama klaim lahan tanpa dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Senada dengan Sepdi, Alfarizi, aktivis asal Pandeglang, mendesak pemerintah, khususnya BBWSC 3 Banten dan BPN Lebak, untuk lebih terbuka, bertanggung jawab, dan adil dalam menyelesaikan sengketa lahan ini.
“Pemerintah harus menunjukkan keseriusan mencari solusi yang adil dan bijaksana, bukan malah memperburuk keadaan dan mengabaikan hak-hak masyarakat,” kata Alfarizi.
Para aktivis ini tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga siap mendampingi warga Bungurmekar dalam memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum dan aksi damai. Mereka bahkan siap mengawal perjuangan warga hingga ke Istana Negara jika diperlukan, demi memastikan keadilan ditegakkan.
Dalam kesempatan yang sama, Sepdi dan Alfarizi menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “Kami mohon perhatian khusus dari Bapak Presiden untuk mengambil tindakan yang berpihak kepada rakyat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Desa Bungurmekar,” ujar mereka.
“Masyarakat kecil yang lemah tidak boleh menjadi korban proyek pembangunan yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Keadilan harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan, dan hak warga Desa Bungurmekar harus dilindungi sepenuhnya,” pungkas keduanya penuh harap.
Tinggalkan Balasan