SERANG – Aroma tak sedap tercium dari Desa Binong, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Dugaan penyalahgunaan anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) mengguncang desa tersebut, memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Namun, di tengah pusaran masalah ini, Pemerintah Kecamatan Maja memilih bungkam, menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat.
Masyarakat mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak dan Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Desa Binong. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama dalam kasus yang meresahkan ini.
Menurut H. Suryadi, praktik penarikan anggaran Ketapang yang dilakukan oleh mantan Kaur Keuangan Desa Binong diduga melibatkan oknum-oknum penting, termasuk Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dicairkan untuk membayar honor yang seharusnya tidak dibayarkan, termasuk kepada Kepala Desa dan anggota BPD.
“Saya dipanggil oleh Kepala Desa Saepudin untuk membahas masalah ini. Beliau membenarkan bahwa uang itu sudah dicairkan untuk membayar insentif perangkat desa, termasuk BPD, meskipun seharusnya tidak demikian,” ungkap Suryadi.
Kepala Desa Binong, Saepudin, mengakui adanya persoalan tersebut. Ia membenarkan bahwa dana Program Ketapang telah dicairkan oleh AR alias Oman dan digunakan untuk membayar insentif staf desa dan BPD.
“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya mengakui kesalahan dan akan lebih berhati-hati ke depannya,” ujar Saepudin.
Salah seorang anggota BPD Desa Binong mengungkapkan bahwa insentif untuk bulan Oktober telah diterima, namun insentif untuk bulan Desember belum diterima oleh tujuh anggota BPD.
“Insentif untuk bulan Desember sebesar Rp 5.200.000,00 belum kami terima, sementara perangkat desa lainnya sudah,” ungkapnya.
Hingga saat ini, awak media masih berupaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, terutama Pemerintah Kecamatan Maja. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Ketidakjelasan ini semakin memperburuk situasi dan memicu spekulasi di kalangan masyarakat.
Tinggalkan Balasan