SERANG – Sikap diam yang ditunjukan Pemerintah Kecamatan Maja terhadap persoalan desa di wilayah binaannya menjadi tanda tanya besar. Pasalnya kabar terkait penyalahgunaan anggaran Ketapang di Desa Binong mencuat ke publik dan menjadi sorotan berbagi kalangan. Publik juga meminta DPMD Kabupaten Lebak dan Inspektorat segera melakukan kroscek sekaligus audit secara menyeluruh terhadap regulasi anggaran di Desa Binong.
Menurut keterangan H.Suryadi, penarikan anggaran Ketapang yang dilakukan oleh Mantan Kaur Keuangan Desa Binong diduga ada campur tangan Kepala desa dan Bidang-bidang kepemerintahannya. Anggaran Ketapang tersebut dicairkan untuk membayar honor diantaranya seluruh Staf Desa beserta dengan Kepala Desa berikut BPD Desa Binong. Adapun Uang yang dicairkan sebesar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah). Staf Desa masing-masing mendapatkan tiga bulan Honor, Sedangkan BPD mendapatkan Dua Bulan Honor.
”Waktu hari Jum’at saya di panggil oleh Pak Kades Saepudin untuk membicarakan Oman dan Bapak Kades membenarkan uang itu sudah dicairkan untuk membayar insentif perangkat Desa termasuk BPD dengan masing-masing tiga bulan kerja. Tapi untuk BPD hanya sampai bulan Oktober saja. Itu hasil keterangan Kepala desa waktu itu kepada Saya,” terangnya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kades Binong, Saepudin ketika dikonfirmasi tak menampik Persoalan tersebut. Ia membenarkan dana Program Ketapang telah dicairkan oleh AR alias Oman dan menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi insentif staf desa dan BPD.
“Saya minta maaf atas kejadian ini. Mungkin tindakan mantan staf kami menjadi sorotan Ormas dan Media di Banten. Ke depan, saya mengakui kesalahan dan akan lebih berhati-hati,” kata Kepala Desa Binong di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).
Salah satu anggota BPD Desa Binong ketika dimintai keterangan membenarkan bahwa insentif untuk bulan Oktober telah diterima namun untuk tujuh Orang BPD pencairan di Bulan Desember Tahun belum diterima berbeda dengan perangkat desa lainnya.
”Ya, insentif untuk bulan Desember sebesar Rp.5.200.000,00- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk tujuh perangkat BPD belum diterima, sementara untuk perangkat desa sudah sampai bulan Desember,” kata salah seorang anggota BPD yang minta namanya tidak disebut.
Di sisi lain, berkaitan dengan hal tersebut, hingga kini awak Media masih mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
