PEKANBARU – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) menyoroti isu defisit anggaran yang menimpa Pemprov Riau. Defisit ini disebabkan oleh beberapa faktor, antar lain ketidak sesuaian antara penerimaan dan pengeluaran yang diperparah dengan kegiatan-kegiatan bersifat pemborosaan, demikian disampaikan Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani, Kamis (20/03/2025) di Pekanbaru.
Dikatakan Frans Sibarani, sebelumnya Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan kekhawatirannya terkait defisit anggaran yang mencapai Rp 2,2 triliun bahkan berkembang menjadi Rp3,5 triliun, Rp3,7 triliun merupakan defisit terparah dalam sejarah keuangan Riau.
Menurut Frans Sibarani penyebab utama defisit anggaran tersebut adalah kegiatan- kegiatan seremonial serta anggaran belanja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Riau yang setiap tahunnya dianggarkan dengan nilai fantastis. Untuk itu Gubernur Riau untuk menyikapi persoalan ini agar masalah keuangan dapat segera diselesaikan dengan baik.
“Kita bisa lihat begitu banyak kegiatan-kegiatan di seluruh OPD yang dianggarkan setiap tahunnya, artinya kegiatan itu ke itu saja yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Frans Sibarani.
Selain itu, dikatakan Frans pihaknya menyoroti tugas dan fungsi Inspektorat yang sampai hari ini belum pernah dengar apa hasil pemeriksaan yang dilakukan. Begitu juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apa hasil pemeriksaan atau Audit yang dilakukan terkait penggunaan anggaran disetiap OPD dilingkungan Pemprov Riau. Begitu juga dengan pengawasan dari DPRD Riau.
“Juga tidak ada, Jadi menurut kami semua sudah sejalan sesuai kepentingan,” imbuhnya.
“Riau ini kaya akan migas, serta perusahaan perusahaan besar yang beroperasi di Riau yang barang tentu ada dana CSR nya. Selanjutnya dana Participating interest (PI) yang diterima pihak Riau. Selama ini hasil nya kemana, kok tidak pernah terpublikasi ke publik,” tambahnya.
Menurut Frans agar masalah keuangan Riau dapat berjalan dengan baik,mi minta kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, Audit kegiatan seluruh OPD dilingkungan Pemprov Riau, karena diduga penggunaan anggaran belanjanya tidak jelas.
“Dan DPP-SPKN juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) turun untuk periksa seluruh kegiatan OPD dilingkungan Pemprov Riau,” tandasnya.
