LEBAK – Serikat Mahasiswa Pemuda Banten (SMPB) menyoroti kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang dinilai Cacat Etika dan Estetika kepemimpinan. Hal tersebut buntut dari viralnya sorotan aktivis di media sosial menyoal Kantor DLH Lebak kumuh tidak terurus.
Kondisi kantor Dinas Lingkungan Hidup yang memprihatinkan itu menurut mahasiswa, menjadi bukti nyata kegagalan kepemimpinan dan kelalaian yang luar biasa seorang Kepala Dinas.
Bagaimana mungkin lembaga yang bertanggung jawab atas kebersihan dan kelestarian lingkungan justru menjadi sumber Aib bagi Kabupaten.
Sepdi Hidayat Selaku Ketua Umum Serikat Mahasiswa Pemuda Banten dengan nada geram mengecam keras kondisi kantor yang memprihatinkan tersebut.
Menurutnya, ini bukan hanya persoalan kebersihan semata, melainkan tanggung jawab pemimpin dalam bal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang seharusnya peka terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin.
“Ini bukan sekedar masalah kebersihan, tetapi cerminan dari mentalitas pemimpin yang tidak peduli dan abai terhadap tanggung jawabnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup seharusnya malu dengan kondisi kantornya yang lebih mirip kandang sapi daripada kantor pemerintahan,” tegas Sepdi, Rabu 4 Desember 2024.
Sepdi menilai bahwa kondisi ini merupakan bentuk pelecehan terhadap masyarakat Kabupaten Lebak, yang mana ia berpendapat bahwa masyarakat Lebak harus mendapatkan haknya yakni salah satunya pelayanan yang baik khususnya terhadap lingkungan di Kabupaten Lebak.
“Warga Lebak berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik, termasuk lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Kegagalan Kepala Dinas ini adalah sebuah penghinaan bagi masyarakat, hari ini ia telah cacat secara etika dan estetika kepemimpinan,” ungkap Sepdi.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip good governance. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terkikis jika masalah-masalah seperti ini terus dibiarkan berlarut-larut.
Lanjut Sepdi mengatakan bahwa peristiwa ini harusnya menjadi momentum untuk pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta Jajarannya
“Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sebab perlu diingat bahwa kondisi ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup di tingkat pemerintahan. Padahal, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara,” katanya.
Ia juga mengatakan secepatnya akan bergerak menyikapi ketidak becusan kadis LH Kabupaten Lebak sebagai bentuk Control Sosial yang nyata.
“Yang pasti jika tidak ada tindakan serius dari Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan problematika hari ini di LH Lebak, kami yang akan bergerak, bila perlu kami akan turun langsung ke parlemen jalanan,” tandasnya.
