LEBAK – Pengurus Paguron Pusaka Banten sangat menyayangkan terhadap kebijakan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi jelang Pilkada 2024 malah mengundang artis ibu kota yang diselenggarakan di Gor Ona Jum’at malam 15 November 2024. Menurut mereka, seharusnya KPU Lebak lebih memberdayakan seni dan budaya yang ada Kabupaten Lebak.
“Kami di Paguron Lebak tentu tidak semahal Artis ibu Kota. Justru, dengan kami tampilkan seni dan budaya Lebak itu akan menambah semangat bagi pegiat seni budaya yang ada di Lebak. Dan, saya yakin, di momen sosialisasi Pilkada 2024 ini, dengan menampilkan seluruh pegiat seni dan budaya yang ada di Lebak itu akan lebih optimal dalam sosialisasi,” tegas Sarim Pengurus Paguron Pusaka Banten, Senin (18/11/2024).
Kata Sarim, Pegiat seni dan budaya di Kabupaten Lebak pasti sangat banyak, dan seharusnya itu lebih mendapat perhatian dari semua pihak. KPU Lebak, dalam melaksanakan sosialisasi Pilkada serentak 2024 itu menggunakan anggaran hibah dari APBD Lebak.
“Jika memang itu anggaran dari rakyat untuk rakyat, kenapa anggaran itu diberikan kepada Artis ibu kota bukan kepada kami warga Kabupaten Lebak. Tentu kami sangat menyayangkan dan kami miris mendengarnya terhadap kebijakan KPU Lebak. Padahal Seni dan Budaya kan aset yang turun temurun kita lestarikan dan jaga bersama,” ujarnya.
Sarim mengaku akan mengambil langkah berkoordinasi dengan para pegiat seni dan budaya untuk melakukan gerakan protes terhadap kebijkan KPU Lebak yang terkesan hanya menampilkan kemewahan dengan terus menerus mengundang Artis ibu kota, yang mana, ia meyakini bayaran untuk artis itu sangat fantastis.
“Kami mulai hari ini akan berkordinasi dengan seluruh pegiat seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak untuk melakukan gerakan keprihatinan kami terhadap kebijakan KPU Lebak. Dan kami juga akan beramai-ramai mendatangi pemerintah pihak DPRD, untuk ikut serta mendorong kepada KPU Pusat agar seluruh jajaran KPU Lebak di evaluasi secara menyeluruh,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sejauh ini perjalanan KPU Lebak diketahui sudah beberapa kali menggelar kegiatan dengan mendatangkan artis nasional ke Kabupaten Lebak.
Seperti kegiatan pertama, KPU Lebak mendatangkan Judika dalam Peluncuran Maskot dan Jingle KPU di Pilkada Lebak pada (15/6) lalu.
Kedua, KPU juga telah mendatangkan The Virgin dalam kegiatan Sosialisasi Pilkada 2024 di Kecamatan Cilograng pada (24/8).
Ketiga, kegiatan KPU Lebak Goes to Campus dengan menghadirkan bintang Stand Up Comedy pada (2/11) lalu.
Kemudian yang baru-baru ini, pihak KPU telah mendatangkan Aura Kasih dan Souljah serta deretan artis lainya dalam puncak Kegiatan Sosialisasi Pilkada di Stadion Uwes Qorny, Jumat (15/11).
Selain Enggar yang menyoroti serius terhadap KPU Lebak, itupun menuai kritik tajam dari Aktivis Mahasiswa. Menurut mereka, kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Lebak itu terlalu berlebihan.
Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Kompak), Nurul Huda menyebut kegiatan itu tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat.
Bahkan mereka menyebut, masih banyak warga Lebak yang belum tahu tentang pelakasanaan pilkada serentak dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati serta Wakil Bupati Lebak.
Padahal sumber dana yang menggelontorkan hingga miliaran rupiah berasal dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada Lebak 2024 yang akan digelar 27 November 2024 mendatang seharusnya tersosilisasikan secara menyeluruh hingga kepelosok.
“Seharusnya ada sosialisasi yang bisa dirasakan secara menyeluruh kepada masyarkat. Jangan sampai kegiatan dengan anggaran besar namun tidak memberikan dampak kepada mayarakat bahkan apalagi mereka tidak tahu-menahu soal pilkada, itu akan miris, sementara ini soal masa depan lima tahun kedepan,” tegas Nurul.
Pihaknya berpandangan seharusnya kegiatan yang digelar bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Menurutnya kegiatan yang besar tidak mesti harus mengundang artis nasional. Terlebih, fakta dilapangan partisipasi masyarakat masih kurang.
“Inilah yang menjadi sebuah kehawatiran secara nyata, kegagalan bagi KPU Lebak yang mana tidak efektif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasubag HSDM KPU Lebak, Devi Yustiadi, menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan KPU Lebak dipegang oleh komisioner yang memiliki tanggung jawab.
Kata dia, berbagai kegiatan yang sudah digelar sudah ada tanggung jawabnya pada setiap komisioner.
“Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang digelar tanggung jawabnya ada komisioner, kalo divisi kami tidak mengerjakan kegiatan tersebut,” kata Devi.
Ditannya terkait jumlah anggaran yang dihabiskan dalam berbagai kegiatan yang telah digelar. Devi menyebut, hal tersebut bukan kewenangannya, untuk menyampaikan.
“Mengenai hal itu, saya tidak memiliki kewenangan terkait soal anggaran. Jadi kewenangan itu ada pada Komisioner KPU Lebak,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini mengaku bahwa pada dasarnya hal tersebut tidak membuang-buang anggaran.
Karena, kata ia, kegiatan yang digelar untuk penyampaian sosialisasi kepada masyarakat.
“Kalau saya sih selagi bisa dipertanggungjawabkan nnti kita akan bicara tentang indeks. Ada haknya masyarakat Kabupaten Lebak untuk menerima sosialisasi. Dan kita tidak mau mengurangi hak masyarakat, mereka harus tahu informasi seluas-luasnya tentang pelaksanaan,” katanya.
