BANTEN – Proyek Betonisasi di Kampung Wewuluh, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang seperti tak bertuan. Pasalnya, dari pantauan media pada Minggu 21 Juli 2024, pengerjaan Betonisasi tersebut nampak nihil Keterangan Informasi Publik (KIP).
Padahal, dengan terpangpangnya papan informasi tentunya bisa memudahkan Publik untuk mengetahui juklak-juknis jenis Kegiatan serta dari mana sumber anggaran proyek yang sedang dikerjakan. Terpenting agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung ilegal.
Untuk mendapatkan informasi, Awak Media mencoba mengkonfirmasi pihak terkait. Salahsatunya, Dirga selaku Pengawas Lapangan pada Dinas PUPR Kabupaten Serang membenarkan bahwa Kegiatan Betonisasi di Desa Warakas, Kecamatan Binuang tepatnya di Kampung Wewuluh memang tidak di pasang papan informasi. Ia juga mengaku anggaran Betonisasi tersebut bersumber dari Dinas PUPR Kabupaten Serang.
“Iya Pak, disini (Proyek Betonisasi di Kampung Wewuluh, Desa Warakas,-red) tidak ada papan informasinya. Anggaran Betonisasi ini dari DPUPR langsung melalui dana pemeliharaan,” kata Dirga kepada Awak media ketika dihampiri di lokasi tanpa merincinkan teknisnya.
Menanggapi hal itu, Ahmad selaku Pegiat Sosial mengatakan, fisik kegiatan dari keterangan merupakan dana pemeliharaan Dinas PUPR Kabupaten Serang. Namun, kata dia, yang jadi pertanyaan adalah mengapa pekerjaan terlihat dari awal.
“Terlihat mereka membeton jalan dari awal. Itu pun sambungan dari sebelumnya yang nampak kini jalan sudah rusak,” katanya.
Ia juga merasa heran dengan proyek yang dilaksanakan oleh DPUPR Kabupaten Serang mengapa tidak ada papan informasi dan mirisnya seperti tidak memperhatikan keselamatan para pekerja.
“Setahu kami, proyek pemeliharaan tidak seperti apa yang sekarang di kerjakan. Karena Betonisasi ini dikerjakan dari Nol atau dari awal pengerjaan membangun jalan. Selain itu, Kami juga heran dengan kegiatan betonisasi, kok sampai tidak ada papan informasinya,” katanya.
“Untuk itu, Kami selaku pegiat sosial juga ingin memastikan kualitas cor beton yang dipakai, namun sayang kami tidak di perkenankan untuk melihat surat jalan. Bukan hanya itu saja, kami melihat para pekerja tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) seperti Rompi, Sarung Tangan, Helm dan Kacamata. Ini malah yang terlihat pekerja hanya memakai sepatu bot saja. Bagaimana kalau hal-hal yang tidak di inginkan terjadi kepada pekerja,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti penemuan ini ke dinas-dinas terkait dan Kepada Pemerintah Daerah. Khususnya, Kepada Aparat Penindakan Hukum.
“Hal ini dilakukan guna mencegah tidak adanya penyalahgunan anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Sebelum berita ini dimuat, awak media masih mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.
