SAMPANG – Jelang gelaran pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sampang Jawa Timur tidak dalam kondisi baik baik saja, pro kontra berbagai masalah hampir selalu dikaitkan dengan politik, hingga sangat riskan menciptakan sentuhan konflik sosial.
Seperti terjadi pada hari ini Kamis 16 Mei 2024, terlihat aksi demo dengan ribuan massa mengepung kantor pemerintahan yang dilakukan oleh persatuan anggota BPD seluruh Indonesia bersama aliansi masyarakat peduli Sampang yang mengecam tindakan PJ Bupati Sampang perihal pergantian PJ Kades di masa masa tahun politik menjelang pilkada serentak 2024.
Selain itu, ditambah lagi anggota BPD disetiap desa tidak merasa dilibatkan dalam proses pelaksanaannya, sehingga Fungsi dan tupoksi BPD yang merupakan pengawasan langsung atas kinerja kepala desa dilangkahi dan merasa di injak-injak tanpa dimintai saran sedikitpun.
“Padahal usulan dan pengawasan kinerja kepala desa pada dasarnya muaranya ada di Badan Permuswaratan Desa (BPD),” kata salah satu korlap.
Kemudian, aksi ribuan massa yang berkumpul di Alun-alun Trunojoyo Sampang tersebut pun menggelar arak-arakan dihiasi orasi menuju kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sampang.
“Hai PJ Bupati Sampang tolong jangan memicu ketidak kondusifan di tanah kami,” teriak masa dalam orasinya hingga mengepung kantor Pemkab Sampang, Jawa Timur.
Massa menuntut PJ Bupati Sampang keluar dan berdialog, jika benar sesuai aturan, hal itu dikatakan orator Rolis Sanjaya. Bahwa menurutnya, wujud tertinggi aturan di Desa adalah Musyawarah dan itu melalui BPD. Untuk itu, kata dia, sangat aneh apabila proses apapun tentang keputusan yang berkaitan dengan desa BPD sendiri tidak dilibatkan.
“Jika anda merasa benar maka keluar silahkan berdialog dengan kami BPD,” katanya dengan nada keras menunggu PJ Bupati Keluar untuk berikan klarifikasi.
Sebelum berita ini di muat, hingga kini aksi ribuan masa tersebut masih berlangsung.
