BANTEN – Pengamat Perbankan, dr. Yumi menyoroti Bank Bjb Cabang Lebak soal RKUD keuangan Desa. Ia menilai, Bank Bjb diduga terlalu memonopoli RKUD Keuangan Desa di Kabupaten Lebak.
“Para Kepala Desa seharusnya diberikan kewenangan untuk menyimpan uang di Bank Banten atau bank dimana saja. Seharusnya tidak harus di Bank Bjb saja,” ungkap dr. Yumi pada awak media, Rabu (15/6/2022).
Kemudian, ia juga menyoroti soal CSR di Bank Bjb, menurut dr. Yumi, jika benar anggaran Desa hingga mencapai Rp 380 Miliar yang dititipkan kepada Bank Bjb Cabang Lebak yang disebutkan Apdesi di banyak media, itu tentu nilai yang sangat patastis yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.
“Nilai anggaran yang segitu banyaknya ya CSR nya seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat Lebak. Baik melalui Kepala Desa ataupun melalui siapa saja yang terpenting itu dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, harusnya juga ada keterbukaan penyaluran CSR nya. Sehingga keberadaan uang yang tersimpan di Bank dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat banyak khususnya di Lebak,” pungkasnya.
Reporter : Sastra Wijaya
Editor : Enggar
