JAWA BARAT – Patar Sihotang SH., MH ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) saat melakukan Konfrerensi Pers bersama media beserta masyarakat di depan gedung Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Bogor setelah selesai melaksanakan pertemuan dengan DPRD pada hari Selasa, (07/06/ 2022) sekitar jam 12.00 bersama masyarakat 5 Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor.
Dalam melaksanakan unjuk rasa atau demonya masyarakat menuntut agar Bupati Sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah di kabupaten segera menutup PT Bogor Miniral ,karena perusahaan ini telah merugikan masyarakat 5 Desa di Kecamatan Tanjung sari.
“Aksi unjuk rasa ini di mulai dengan orasi orasi yang di lakukan para korlap yang telah di tunjuk mewakili masyarakat ,selanjutnya pada jam 11 .30 Dari utusan DPRD menyampaikan akan menerima 10 Perwakilan PKN dan masyarakat pada jam 14.00 dengan alasan agar dapat di hadiri Dinas dinas teknis yang sedang di hubungi,” jelas Patar setelah selesai melaksanakan pertemuan dengan DPRD pada tanggal 7 Juni 2022 jam 14 .30 Sampai selesai.
Selain itu, Patar juga menyampaikan bahwa, dalam pertemuan yang di terima oleh Komisi 1 dan Komisi 3 dan hadiri juga 4 Dinas teknis antara lain kepala dinas Perijinan satu Pintu ,kabid Pekerjaan umum dan Penata Ruang ,Dinas pertanian dan dinasl Lingkungan Hidup dan menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran rombongan kemudian dilanjutkan kepada perwakilan masyarakat antara lain ketua BPD sekecamatan Tanjung sari antara lain sudah 2,5 (Dua tahun setengah) masyarakat menderita dan resah akibat dampak pembangunan dan operasional PT Bogor Miniral yang bergerak di bidang pemecah batu yang mengunakan Stone cruiser.
“Karena Limbah dari Perusahaan tersebut telah merusak dan terjadi pendangkalan di sepanjang saluran pengairan Cirumput sehingga debit air makin kecil ,sehingga tidak sampai ke persawahan 5 desa sebanyak 700 hektar ,dan akhirnya sudah 2.5 Tahun masyarakat tidak bias panen dan sangat menderita dan suplai beras juga menurun karena Kecamatan Tanjung sari juga sebagai lumbung beras Bogor,” imbuhnya.
Dikatakan Patar, selanjutnya salah satu Perwakilan masyarkat mempertanyakan tentang Ijin Ijin Perusahaan tersebut apakah ada atau tidak ,sambil menjelaskan bahwa ada keluarga yang menderita karena sumber penghidupan mereka hanya dari bertani .
“Irigasi kali Cikumpeni mengairi 5 desa sepanjang 8 kilo meter itu, diantaranya Desa Sirna Rasa, Desa Sirna Sari, Desa Tanjung Sari, Desa Pasir Tanjung dan Desa Tanjung Rasa, dengan luas lahan pertanian 790 hektar, dan 15 ribu buruh tani yang menjadi korban untuk menafkahi keluarganya,” tukas Patar.
Adapun kerugaian materi para petani dengan 6 kali musim di perkirakan 6 ton di x 790 hektar x 6 musim dengan harga gabah 1 ton 4 juta rupiah, dengan perkirakan 18 milyar kerugian para petani dalam 6 musim dan pemda Kabupaten bogor juga dirugikan karena suplai beras menurun dan Pembayaran PBB juga menurun, kata Patar, selanjutnya 4 Dinas terkait menjawab pertanyaan Komisi 1 dan Komisi 3 dan pertanyaan Masyarakat . “Yang mana berkisar sekitar peraturan dan regulasi tentang Pemberian ijin Ke perusahaan adalah dari Kementerian ESDM dan Tingkat Provinsi nyaitu DInas ESDM Provinsi Jawa barat.
” Sehingga kami tidak bisa berbuat banyak ,namun demikian kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus pengrusakan lingkungan dengan melakukan test laboratorium terhadap SAMPEL limbah perusaah tersebut,” ungkapnya.
Lanjut Patar, ia pun menyampaikan dengan nada keras ,agar Negara Harus hadir ,untuk menyelesaikan penderitaan masyarakat 5 desa ,jangan terlalu banyak alasan atau dalil , karena rakyat butuh tindakan yang riil dan harus turun kelapangan melihat kondisi yang sebenarnya unutuk mengetahui sejauh mana penderitaan rakyat dan bagaimana solusi yang cepat dan tepat .
“Pimpinan Pertemuan dari Komisi 1 dan Komisi 3 telah berjanji akan membuat rekomendasi kepada Kepala daerah kabupaten Bogor nyaitu 3 Point rekomendas antara lain 1.Agar 4 Dinas teknis segera turun kelapangan dan lakukan sesuai dengan fungsi masing masing dinas dan laporkan segera ke Bupati dan DPRD
2.Bahwa komisi 1 dan komisi 3 akan segera turun kelapangan ke 5 desa tanjung sari
3.Akan segera memanggil PT Bogor Mineral dan Perwakilan masyarakat Tanjung sari
Komisi I dan Komisi 3 menyampaikan kepada sekwan agar segera membuat surat kepada bupati dan 4 dinas teknis tersebut guna tindak lanjut penyelesaian tuntutan 5 desa masyarakat tanjung sari bogor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PKN Patar sihotang SH., MH menambahkan bahwa, kehadiran PKN mendampingi masyarakat 5 desa tanjung sari adalah bagian dari misi dan misi perjuangan PKN seperti yang di maksud pada AD ART PKN antara lain membantu pemerintah memberantas dan mencegah Korupsi sesuai amanat PP 43 tahun 2018 dan Melakukan Pengawasan Masyarakat kepada Penyelnggara negara sesuai amanat PP 68 Tahun 1999 tentang Peran masyarakat terhadap penyelenggaraan negara , dalam permasalahan ini PKN melihat ada yang tidak Penyelenggara negara yang tidak melakukan tugas dan fungsinya ,sehingga PKN melakukan Advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat dalam menuntut hak hak hidup mereka yang telah di rampas oleh pihak perusahaan tertentu dan terkesan ada pembiaran dari Pihak ppenguasa sehingga sampai 2,5 tahun masyarakat menderita . situasi dan kondisi inilah yang membuat PKN tepanggil untuk mendampingi dan mengadvokasi dan edulasi masyarakat .agar tidak ada lagi pembodohan dan korban pembodohan di negeri ini .
“PKN dan masyarakat mendukung Pembangunan dan Usaha usaha Perusahaan mensupport pembangunan Infrastruktur ,namun jangan juga akibat pembangunan itu mengorbankan masyarakat ,sehingga perlu tindakan yang profesioanl dan pembangunan yang pro rakyat ,jangan hanya memikirkan Kapital dan keuntungan,” ucap Patar.
Kemudian dalam hal ini, PKN dan Masyarakat 5 Desa Tanjung sari mengharapkan agar DPRD sebagai perwakilan Rakyat dan Bupati beserta jajarannya yang memiliki kekuasaan dan otoritas dapat segera membantu Rakyat yang saat ini menjerit minta bantuan ,karena terancam kelansungan kehidupan mereka .
“Semoga pihak perusahaan membukaan hatinya untuk dapat melihat lebih dekat penderitaan masyarakat akibat limbah yang di hasilkan Perusahaan mereka, ” tandas Patar Sihotang SH., MH.
Reporter : Fam Fuk Tjong
