KARAWANG – Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun 2025 semakin diperketat. Advokasi Masyarakat Konsumen Indonesia (AMKI) bersama LSM Pemuda Nusantara menyatakan kesiapannya untuk mengawal penggunaan anggaran demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai laporan dan kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan anggaran, serta pentingnya memastikan bahwa dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Karawang.
Latar Belakang dan Kronologi Pengawasan
Dalam beberapa tahun terakhir, isu terkait pengelolaan APBD di berbagai daerah, termasuk Karawang, menjadi sorotan publik. Tidak sedikit laporan mengenai alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, kurang transparan, hingga dugaan penyimpangan. Atas dasar itu, AMKI dan LSM Pemuda Nusantara merasa perlu untuk lebih aktif dalam melakukan pemantauan dan advokasi.
Wakil Ketua AMKI, Januardy Manurung, dalam pernyataannya menegaskan bahwa fokus utama pengawasan akan tertuju pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurutnya, sektor-sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Karawang, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Oleh karena itu, kami akan menyoroti kebijakan anggaran, memastikan tidak ada penyimpangan, serta memberikan rekomendasi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya,” ujar Januardy.
Tidak hanya itu, AMKI juga akan mengkaji detail anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah, termasuk memastikan adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Januardy menambahkan bahwa partisipasi publik sangat diperlukan dalam upaya mengawasi jalannya APBD, karena transparansi tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja.
Senada dengan itu, Ketua Pemuda Nusantara, Abd. H. Vandi Tuankotta, menekankan bahwa pengawasan harus melibatkan elemen masyarakat di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga desa. Menurutnya, keterlibatan masyarakat desa sangat penting mengingat mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak dari kebijakan anggaran daerah.
“Kami tidak ingin pengawasan ini hanya sebatas wacana. Oleh karena itu, kami akan melibatkan jajaran anggota kami hingga tingkat desa di Karawang. Mereka akan menjadi mata dan telinga di lapangan, mengamati apakah anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat dan digunakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Harapan dan Langkah Ke Depan
Kerja sama antara AMKI dan LSM Pemuda Nusantara diharapkan bisa menjadi contoh bagi organisasi masyarakat lainnya agar ikut serta dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan meningkatnya keterlibatan publik, pemerintah daerah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran serta lebih terbuka dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Masyarakat Karawang sendiri menyambut baik langkah yang diambil oleh AMKI dan Pemuda Nusantara. Seorang warga, Adi (35), yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Johar, mengungkapkan bahwa selama ini banyak masyarakat yang merasa tidak tahu-menahu soal penggunaan APBD.
“Kami sebagai masyarakat kecil sering kali tidak tahu anggaran itu digunakan untuk apa. Kalau ada yang mengawasi dan melibatkan masyarakat, itu bagus. Setidaknya kami bisa tahu apakah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan kami,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, AMKI dan Pemuda Nusantara berencana mengadakan serangkaian diskusi publik, audiensi dengan pemerintah daerah, serta membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan anggaran.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan APBD Karawang tahun 2025 bisa dikelola secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Karawang.
